Diduga Abaikan Standar Gizi, Pengelola Dapur MBG di Pontianak Diminta Ditutup Sementara

Tribun Nusantara

, 19 Maret 2026

Pontianak, TribunNusantara.web.id |  Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalimantan Barat mendesak penutupan sementara sejumlah dapur penyedia program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan makanan tidak layak konsumsi yang diterima siswa di SD Negeri 71, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Ketua PW GNPK RI Kalbar menilai lemahnya pengawasan dan rendahnya profesionalitas pengelola dapur menjadi faktor utama terjadinya insiden tersebut. Ia menyebut penggunaan bahan makanan yang tidak segar serta ketiadaan tenaga ahli gizi sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jika pengelola mengabaikan standar, risikonya bukan sekadar keluhan ringan, tetapi bisa mengancam keselamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut dia, setiap dapur MBG seharusnya memiliki mekanisme kontrol ketat sebelum makanan didistribusikan. Makanan wajib melalui pemeriksaan ahli gizi dan pengawas guna memastikan kelayakan konsumsi serta kesesuaian nilai gizi. Namun, di lapangan, prosedur tersebut diduga kerap diabaikan demi menekan biaya operasional.

PW GNPK RI Kalbar juga menyoroti praktik efisiensi yang berlebihan oleh sebagian pengelola, seperti mempekerjakan juru masak tanpa pengalaman dengan upah rendah serta mengurangi kualitas bahan baku. Padahal, dalam skema anggaran, telah ditentukan alokasi biaya yang mencakup bahan pangan, operasional, dan keuntungan pengelola.

“Jika satu titik melayani hingga 3.000 siswa per hari, potensi keuntungan sangat besar. Namun, jangan sampai keuntungan itu diperoleh dengan mengorbankan kualitas makanan,” kata dia.

Lembaga tersebut mengaku menemukan sejumlah kasus serupa di berbagai lokasi di Kalimantan Barat. Mereka memperingatkan, tanpa tindakan tegas, potensi terjadinya korban jiwa tidak dapat diabaikan.

Selain itu, PW GNPK RI Kalbar meminta Badan Gizi daerah untuk memperketat pengawasan dan turun langsung ke lapangan. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar.

PW GNPK RI Kalbar juga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program dan tidak ragu melaporkan jika menemukan pelanggaran. “Partisipasi publik penting agar program ini tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Kasus di Pontianak ini menjadi pengingat bahwa implementasi program sosial berskala besar membutuhkan pengawasan berlapis dan komitmen integritas dari seluruh pihak yang terlibat. Tanpa itu, tujuan mulia program berisiko berubah menjadi sumber masalah baru.
 

(Agustami)