DIDUGA KKN MENGGURITA DI BALIK PROYEK BAJU ASN Rp18,6 MILIAR, ANAK AMUNGME BUKA SUARA

Tribun Nusantara

, 29 Mei 2026

DIDUGA KKN MENGGURITA DI BALIK PROYEK BAJU ASN Rp18,6 MILIAR, ANAK AMUNGME BUKA SUARA

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id  — Aroma dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyelimuti Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini sorotan tajam datang dari kalangan anak Amungme yang mempertanyakan proyek pengadaan pakaian dinas ASN senilai Rp18,6 miliar yang diduga kuat hanya berputar di lingkaran keluarga penguasa.

Sumber RPK yang mengaku sebagai bagian dari anak Amungme menyebut proyek pengadaan sekitar 9.300 stel pakaian dinas ASN dengan nilai hampir Rp2 juta per stel diduga dipercayakan kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan keluarga Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Nilai proyek yang fantastis itu memantik kemarahan publik. Pasalnya, di tengah rakyat yang masih bergelut dengan persoalan pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga ekonomi kampung yang stagnan, APBD justru dinilai lebih sibuk “menggemukkan” proyek pakaian dinas.

Tak berhenti di situ, dugaan monopoli proyek semakin menguat setelah jatah pekerjaan milik Ikatan Penjahit Indonesia (IPI) disebut ikut ditarik kembali. Sedikitnya sekitar 220 stel pakaian, terdiri dari jatah Bappenda dan Satpol PP, dikabarkan dialihkan dari penjahit lokal.

Kondisi itu memicu kekecewaan besar para penjahit kecil di Mimika. Mereka merasa hanya dipakai saat kepentingan politik, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih.

“Waktu Pilkada penjahit lokal dirangkul, dijanjikan diberdayakan. Tapi setelah duduk di kursi kekuasaan, proyek miliaran justru berputar di keluarga dan orang dekat,” ungkap sumber RPK.29/05/2026

Dugaan nepotisme kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Apalagi beredar informasi bahwa proyek seragam ASN serupa kembali disiapkan dalam APBD Perubahan, masing-masing untuk 9.300 stel pakaian keki dan 9.300 stel seragam hitam putih. Jika benar dijalankan, maka puluhan miliar rupiah uang rakyat kembali tersedot hanya untuk proyek pakaian dinas.

Publik menilai situasi ini bukan lagi sekadar konflik kepentingan biasa, melainkan sudah mengarah pada dugaan praktik KKN yang terang-terangan dipertontonkan di depan rakyat.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah narasi efisiensi anggaran dan janji keberpihakan kepada Orang Asli Papua serta masyarakat kecil yang terus digaungkan pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong.

“Kalau APBD hanya dipakai memperkaya kelompok tertentu, lalu rakyat kecil dapat apa? Anak-anak kampung masih susah sekolah, pelayanan kesehatan masih minim, tapi proyek baju bisa miliaran. Ini menyakitkan,” tegas sumber tersebut.

Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, segera turun tangan mengusut proses tender, aliran dana, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut.

Sebab rakyat Mimika tidak ingin daerah kaya sumber daya hanya menjadi ladang bancakan elite, sementara Orang Asli Papua tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi.

(Redaksi Tribunnusantara)