Dinamika KNPI Papua Barat Daya Memanas, GMKI Minta DPP Revisi Mandat Caretaker

Tribun Nusantara

, 16 Februari 2026

Papua Barat Daya, TribunNusantara.web.id | Dinamika kepemudaan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya dalam beberapa waktu terakhir memicu perhatian berbagai organisasi kepemudaan. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) turut angkat suara dan meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI segera melakukan revisi terhadap mandat caretaker kepengurusan di provinsi tersebut.

Sekretaris Fungsi Masyarakat Pengurus Pusat GMKI, Rudy Raubun, menilai penunjukan caretaker Ketua KNPI Papua Barat Daya oleh DPP belum sepenuhnya mempertimbangkan proses konsolidasi yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya di tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, kepengurusan yang dipimpin Edy Wijaya Karokaro selaku ketua dan Isack Yable sebagai sekretaris telah melakukan konsolidasi di satu kota dan lima kabupaten di provinsi yang dikenal dengan julukan “Kepala Burung” tersebut.

“Seharusnya mandat itu tetap diberikan dengan memperhatikan hak Orang Asli Papua. Apalagi Papua sudah memasuki era Otonomi Khusus jilid II. Kepemimpinan daerah perlu mempertimbangkan figur yang memahami kondisi sosial dan budaya setempat,” ujarnya.

GMKI menilai, dinamika kepemudaan di Papua Barat Daya yang baru berusia sekitar tiga tahun sebagai provinsi baru membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kultur lokal. Karena itu, penunjukan caretaker seharusnya memperhatikan aspirasi organisasi kepemudaan di daerah.

Organisasi mahasiswa tersebut mendesak DPP KNPI untuk segera melakukan revisi dan perbaikan terhadap surat keputusan (SK) caretaker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Papua Barat Daya. Langkah itu dinilai penting guna memastikan proses konsolidasi kepengurusan berjalan sehat menuju Musyawarah Daerah (Musda) KNPI.

Selain itu, GMKI juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya lebih selektif dalam memverifikasi legitimasi organisasi kepemudaan. Verifikasi tersebut, kata Rudy, perlu mempertimbangkan kultur serta dinamika sosial kepemudaan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pengurus DPD KNPI Papua Barat Daya telah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota. GMKI menilai langkah tersebut seharusnya menjadi pertimbangan DPP untuk melanjutkan mandat kepengurusan menuju Musda.

“Kami tetap menjunjung tinggi setiap keputusan DPP. Namun keputusan itu juga harus mempertimbangkan kultur dan dinamika sosial kemasyarakatan di daerah,” kata Rudy.

GMKI juga menyoroti pentingnya etika organisasi dalam proses pergantian caretaker. Menurut mereka, caretaker yang baru seharusnya melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pengurus sebelumnya sebelum menerima mandat.

“Setidaknya ada komunikasi dengan caretaker sebelumnya dan pengurus daerah. Namun yang terjadi, struktur diterima secara sepihak. Kami mencurigai ada kepentingan tertentu sehingga etika organisasi diabaikan,” ujarnya.

GMKI berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan secara organisatoris, sehingga dinamika kepemudaan di Papua Barat Daya tetap berjalan sehat, inklusif, dan selaras dengan semangat persatuan.