Dipanggil ke Lombok, Bupati Maluku Tenggara Ikut Rapat Nasional Pengamanan Indonesia Timur Bersama Menko Polkam dan Mendagri

Tribun Nusantara

, 19 Mei 2026

Dipanggil ke Lombok, Bupati Maluku Tenggara Ikut Rapat Nasional Pengamanan Indonesia Timur Bersama Menko Polkam dan Mendagri

LANGGUR Tribunnusantara-web.id  — Pemerintah pusat tampaknya mulai serius membaca meningkatnya dinamika politik, keamanan, dan ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Di tengah berbagai persoalan yang terus menghantui daerah kepulauan, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun resmi dipanggil menghadiri forum strategis nasional bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Dalam Negeri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).

Undangan resmi Kemendagri itu bukan agenda biasa. Forum tersebut mempertemukan kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga unsur Forkopimda dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dalam satu meja besar membahas stabilitas kawasan timur Indonesia yang selama ini kerap menghadapi persoalan kompleks: mulai dari keamanan, konflik sosial, ketimpangan pembangunan, hingga lemahnya koordinasi pusat dan daerah.

Berdasarkan surat Kemendagri Nomor 500.2.3/4409/SJ, kegiatan berlangsung di Merumatta Senggigi Hotel mulai pukul 10.00 WITA dengan agenda utama arahan langsung Menko Polkam dan Mendagri terkait situasi politik, keamanan nasional, serta penguatan konsolidasi pemerintahan di Indonesia Timur.

Kehadiran Muhamad Thaher Hanubun dalam forum tersebut dinilai penting karena Maluku Tenggara merupakan salah satu wilayah kepulauan strategis yang selama ini berada di garis depan tantangan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Forum ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat tidak ingin lagi bergerak sendiri menghadapi berbagai gejolak daerah. Seluruh kekuatan birokrasi dan aparat keamanan mulai dikonsolidasikan untuk memastikan stabilitas wilayah tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga dinamika politik lokal di berbagai daerah timur Indonesia.

Selain kepala daerah, agenda tersebut turut menghadirkan gubernur, kapolda, pangdam, kejaksaan tinggi, kabinda, hingga pimpinan DPRD dari masing-masing provinsi. Lengkapnya unsur sipil dan aparat keamanan menunjukkan bahwa pembahasan dalam forum ini bukan sekadar formalitas seremonial, tetapi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam membaca peta situasi kawasan timur Indonesia ke depan.

Di sisi lain, pemerintah juga mencoba membungkus agenda politik dan keamanan itu dengan pendekatan sosial-ekonomi. Para peserta dijadwalkan mengikuti gerakan bersih pantai dan Gerakan Pangan Murah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri di kawasan Pantai Senggigi, dilanjutkan bazar UMKM, gala dinner, hingga malam apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026.

Namun di balik seluruh agenda seremoni tersebut, publik tentu berharap forum nasional ini tidak berhenti sebatas pidato dan foto bersama. Kawasan timur Indonesia membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar rapat elite yang berulang tanpa solusi konkret bagi masyarakat di daerah kepulauan yang hingga hari ini masih bergulat dengan keterisolasian, ketimpangan, dan lemahnya pelayanan dasar.

Pertemuan di Lombok ini kini menjadi ujian: apakah pemerintah pusat benar-benar serius membangun Indonesia Timur, atau kembali sekadar merawat stabilitas tanpa menyentuh akar persoalan rakyat di daerah.

*Pemburu*