Ditengah Tuntutan Efesiensi, Mengapa Rapat LKPJ Mimika Justru Digelar di Luar Daerah.?

Tribun Nusantara

, 05 Juni 2026

Ditengah Tuntutan Efesiensi, Mengapa Rapat LKPJ Mimika Justru Digelar di Luar Daerah.?

Timika Tribunnusantara-web.id – Pelaksanaan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Mimika di luar daerah mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan alasan pemilihan lokasi rapat tersebut, mengingat Kabupaten Mimika dinilai memiliki fasilitas pemerintahan dan sarana pendukung yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di daerah sendiri.05/06/2026

Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat cukup sederhana namun mendasar: apa urgensi pembahasan dokumen pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan di luar Mimika?

Sebagai dokumen resmi yang memuat laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, LKPJ merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan.              

Karena menyangkut penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat,Jadi pembahasannya dinilai harus mengedepankan prinsip keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas."ucap Lea

Sejumlah warga menilai pelaksanaan rapat di luar daerah justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Selain dinilai menambah biaya perjalanan dinas, kegiatan tersebut juga dianggap mempersempit ruang pengawasan publik terhadap proses pembahasan yang berlangsung.

"Kalau ruang sidang, hotel, dan fasilitas rapat tersedia di Mimika, tentu masyarakat berhak mengetahui alasan mengapa pembahasan harus dilakukan di luar daerah. Penjelasan yang terbuka penting agar tidak menimbulkan spekulasi," ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Lanjut Lea,sorotan publik tidak hanya tertuju pada lokasi kegiatan, tetapi juga pada penggunaan anggaran yang menyertainya. Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah, setiap pengeluaran daerah diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pengamat pemerintahan daerah menilai rapat pembahasan LKPJ di luar daerah memang tidak dilarang sepanjang memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila seluruh kebutuhan teknis dapat dipenuhi di Mimika, maka aspek efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi hal yang patut dipertimbangkan.

Menurutnya Lea bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah memiliki dasar yang kuat, termasuk dalam menentukan lokasi pelaksanaan rapat yang menggunakan anggaran daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alasan pelaksanaan rapat pembahasan LKPJ Kabupaten Mimika di luar daerah. Ketiadaan informasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat yang menunggu klarifikasi dari DPRK maupun Pemerintah Kabupaten Mimika.

Masyarakat berharap penjelasan mengenai tujuan kegiatan, manfaat yang diperoleh, serta besaran anggaran yang digunakan dapat disampaikan secara terbuka. Sebab dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Ketika pembahasan dokumen pertanggungjawaban pemerintah dilakukan jauh dari daerah yang dipimpinnya, maka yang dipertanyakan masyarakat bukan sekadar lokasi rapat, melainkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan uang rakyat.         Editor: Bruce Elang