Djamal Koedoeboen: Maluku Tak Boleh Puas dengan Pertumbuhan, SDM dan Ekonomi Rakyat Harus Naik Kelas

Tribun Nusantara

, 11 Agustus 2026

Djamal Koedoeboen: Maluku Tak Boleh Puas dengan Pertumbuhan, SDM dan Ekonomi Rakyat Harus Naik Kelas

AMBON, MALUKU Tribunnusantara-web.id — Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Hi. Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H., menegaskan bahwa arah pembangunan Maluku tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur maupun pencapaian angka pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, seluruh pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat.11/08/2026

“Pembangunan Maluku pada akhirnya harus bermuara pada pembangunan manusia. Infrastruktur penting, ekonomi penting, tetapi kalau kualitas SDM kita tidak meningkat, kita akan kesulitan bersaing,” tegas Djamal.

SDM Harus Jadi Fondasi

Djamal menilai sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius. Pemerataan akses sekolah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas guru, sarana pendidikan, literasi digital serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Ia menekankan, Maluku membutuhkan generasi yang bukan hanya mampu mengenyam pendidikan, tetapi juga memiliki kompetensi untuk masuk ke dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal yang sama berlaku pada sektor kesehatan.

Pelayanan dasar, kata dia, harus semakin dekat dengan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.

Ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta sistem rujukan yang kuat menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat kepulauan tidak menghadapi kesenjangan pelayanan hanya karena persoalan geografis.

Stunting Bukan Sekadar Masalah Kesehatan

Djamal juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting.

Ia mengingatkan agar stunting tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan kesehatan.

“Stunting adalah persoalan gizi, kemiskinan, sanitasi, pendidikan dan pola asuh sekaligus,” ujarnya.

Data Lawamena Satu Data Maluku mencatat pada 2025 terdapat 5.958 balita stunting dari 99.158 balita yang diukur, atau sekitar 6,01 persen. Karena indikator stunting dapat berasal dari sumber dan metode pengukuran berbeda, Djamal menilai setiap angka harus dibaca sesuai definisi dan metodologinya.

Karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral.

Intervensi harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan, melalui pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, pelayanan ibu dan anak serta penguatan edukasi keluarga.

Ekonomi Tumbuh, Tapi Jangan Terjebak Angka

Di sektor ekonomi, Djamal melihat Maluku memiliki potensi besar, terutama dari sektor kelautan dan perikanan.

Namun, menurutnya, Maluku tidak boleh selamanya menjadi daerah yang hanya menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah.

Hilirisasi harus menjadi agenda utama.

Hasil perikanan harus mampu diolah di Maluku. Infrastruktur cold storage perlu diperkuat, industri pengolahan dikembangkan, sementara UMKM harus mendapatkan akses modal, teknologi dan pasar.

Tujuannya jelas: nilai tambah tidak keluar dari Maluku dan lapangan kerja baru tercipta di daerah.

Data BPS menunjukkan ekonomi Maluku tumbuh 5,16 persen secara year-on-year pada triwulan I-2026. Namun, Djamal mengingatkan pertumbuhan tersebut jangan hanya dibaca sebagai angka statistik.

Pada 2025, ekonomi Maluku secara kumulatif tumbuh 4,56 persen.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan angka pertumbuhan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan,” tegasnya.

Kemiskinan Masih Menjadi Alarm

Peringatan tersebut memiliki dasar kuat. BPS mencatat tingkat kemiskinan Maluku pada September 2025 sebesar 15,25 persen, atau sekitar 286,86 ribu orang. Angka itu memang turun 0,13 poin persentase dibandingkan Maret 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.

Karena itu, Djamal mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, tetapi mampu menciptakan efek berantai bagi masyarakat kecil.

Pariwisata Harus Libatkan Masyarakat

Potensi lain yang menurutnya harus dikembangkan adalah pariwisata.

Maluku memiliki kekuatan pada wisata bahari, budaya dan sejarah. Namun, pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah wisatawan.

Masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dari rantai ekonomi pariwisata, mulai dari transportasi, homestay, kuliner, kerajinan hingga jasa wisata.

Dengan demikian, uang yang dibelanjakan wisatawan tidak hanya berhenti pada pelaku usaha besar, tetapi berputar di tengah masyarakat lokal.

Pada akhirnya, Djamal menegaskan bahwa Maluku membutuhkan pembangunan yang tidak sekadar terlihat megah dari luar, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Infrastruktur harus membuka akses. Pendidikan harus meningkatkan kualitas manusia. Kesehatan harus menjangkau pulau-pulau kecil. Ekonomi harus menciptakan pekerjaan. Dan pertumbuhan harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Jangan hanya mengejar pertumbuhan. Pastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” tutup Djamal.

Editor: Bruce Elang