DJAMALUDIN KOEDOEBOEN DI USIA 81 TAHUN: MALUKU JANGAN HANYA KAYA SDA, RAKYAT HARUS MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN

Tribun Nusantara

, 11 Agustus 2026

DJAMALUDIN KOEDOEBOEN DI USIA 81 TAHUN: MALUKU JANGAN HANYA KAYA SDA, RAKYAT HARUS MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN

AMBON Tribunnusantara-web.id — Memasuki usia ke-81 tahun, Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H., kembali menyuarakan gagasan pembangunan Maluku yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.

Menurut Djamaludin, karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang hanya berpusat pada kota-kota besar. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.

LINGKUNGAN JANGAN DIKORBANKAN DEMI PERTUMBUHAN.

Djamaludin menegaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Maluku menghadapi berbagai tantangan ekologis, mulai dari abrasi, banjir, longsor, cuaca ekstrem hingga ancaman terhadap ekosistem pesisir.11/8/26

“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita harus membangun dengan prinsip keberlanjutan,” tegas Djamaludin.

Ia menilai ekosistem seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan kawasan pesisir merupakan aset strategis Maluku yang harus dijaga. Kerusakan ekosistem laut dan pesisir, menurutnya, bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat langsung mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam setiap kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Masyarakat pesisir harus dilibatkan karena merekalah yang paling pertama merasakan dampak perubahan iklim,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku 2025–2029. Dalam Sapta Cita Maluku, pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta ketahanan bencana menjadi salah satu agenda utama pembangunan daerah.

PERINGATAN DINI DAN INFRASTRUKTUR TAHAN BENCANA HARUS DIPERKUAT

Djamaludin juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini bencana, tata ruang berbasis risiko, rehabilitasi lingkungan serta pembangunan infrastruktur yang mampu menghadapi ancaman bencana.

Menurutnya, pembangunan di provinsi kepulauan harus memperhitungkan kondisi geografis dan risiko lingkungan sejak tahap perencanaan.

“Prinsipnya sederhana: laut harus tetap produktif, lingkungan harus tetap terjaga, dan masyarakat harus semakin tangguh menghadapi bencana,” tegasnya.

Langkah pengelolaan kawasan konservasi dan pesisir juga terus menjadi bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Maluku. Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, misalnya, pada 2026 mengembangkan pengelolaan kawasan konservasi melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, termasuk kerja sama pengelolaan enam kawasan konservasi perairan dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

USIA 81 TAHUN, DJAMALUDIN TITIP PESAN UNTUK MASA DEPAN MALUKU

Memasuki usia 81 tahun, Djamaludin mengatakan harapannya terhadap Maluku bukan sekadar melihat daerah ini tetap dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Baginya, kekayaan alam harus mampu dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

“Maluku jangan hanya menjadi daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi harus menjadi daerah yang mampu mengelola kekayaannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Maluku ke depan mampu memperbaiki konektivitas antarpulau, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pemerataan pelayanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.

Djamaludin juga mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti di Ambon maupun pusat-pusat perkotaan.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, kawasan pesisir dan daerah terpencil harus mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di Ambon atau kota-kota besar, tetapi juga oleh masyarakat di pulau-pulau kecil, wilayah pesisir dan daerah terpencil,” tegasnya.

UKURAN KEBERHASILAN BUKAN SEKADAR JUMLAH PROYEK

Djamaludin menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya proyek atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan Maluku bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Ia meyakini semangat hidup orang basudara dapat menjadi kekuatan sosial dalam membangun Maluku. Namun, semangat tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya percaya dengan semangat hidup orang basudara, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan, Maluku bisa bergerak menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera,” tutup Djamaludin.

Gagasan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Maluku 2025–2029, yakni “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”, yang dijabarkan melalui tujuh agenda Sapta Cita, termasuk tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, konektivitas, lingkungan dan ketahanan bencana, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Editor: Bruce Elang