DPRD MBD Desak Aparat Usut Dugaan Proyek Air Bersih Rp2,2 Miliar Mangkrak

Tribun Nusantara

, 11 Juli 2026

DPRD MBD Desak Aparat Usut Dugaan Proyek Air Bersih Rp2,2 Miliar Mangkrak

MALUKU BARAT DAYA Tribunnusantara-web.id – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Fraksi PDI Perjuangan, Remon Amtu, S.Sos, mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan proyek air bersih Wiratan–Watuwei di Pulau Dawelor yang dianggarkan pada 2016–2017 senilai sekitar Rp2,2 miliar.

Remon mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, proyek yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Wiratan dan Desa Watuwei itu diduga tidak pernah selesai dikerjakan, meski informasi yang diperolehnya menyebutkan anggaran pekerjaan telah dicairkan hingga 100 persen.

"Saya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Proyek air bersih ini sangat dibutuhkan warga, namun hingga kini manfaatnya belum dirasakan. Karena itu kontraktor harus mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut apabila benar ditemukan adanya pelanggaran," tegas Remon.

Menurutnya, keberadaan jaringan air bersih memiliki peran strategis bagi pelayanan kesehatan di Pulau Dawelor. Pasalnya, pemerintah telah membangun fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, namun operasionalnya tidak akan berjalan maksimal apabila kebutuhan air bersih belum terpenuhi.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong pembangunan akses jalan dari Watu menuju Wiratan. Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terpadu.

"Kalau jalannya sudah selesai, tetapi air bersih tidak tersedia, maka pelayanan kesehatan tetap tidak akan berjalan optimal. Rumah sakit maupun puskesmas membutuhkan jalan, listrik, dan air bersih secara bersamaan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Remon meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, segera mengambil langkah penyelesaian. Selain itu, ia juga mendesak Kejaksaan dan Inspektorat turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang diduga mangkrak tersebut.

"Kami meminta Kejaksaan dan Inspektorat segera turun ke lapangan untuk memeriksa proyek air bersih antara Desa Wiratan dan Desa Watuwei. Jika benar terdapat dugaan penyimpangan atau pekerjaan fiktif, maka proses hukum harus ditegakkan agar ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Ever

Editor.   : Bruce Elang