DPRK Mimika Bergerak Cepat Urus Tapal Batas,Perwakilan Masyarakat dan Pemda Dinilai Mati Suri

Tribun Nusantara

, 26 Mei 2026

DPRK Mimika Bergerak Cepat Urus Tapal Batas,Perwakilan Masyarakat dan Pemda Dinilai Mati Suri

MIMIKA Tribunnusantara-web.id  — Di tengah memanasnya persoalan tapal batas yang menyangkut wilayah, hak masyarakat adat, hingga masa depan daerah, DPRK Mimika justru tampil paling depan mengawal kepentingan rakyat. Sementara perwakilan rakyat dan Pemerintah Kabupaten Mimika kini mulai disorot publik karena dinilai hanya diam dan belum menunjukkan langkah nyata.

Masyarakat menilai DPRK Mimika lebih responsif dan berani bersikap dalam menyikapi persoalan tapal batas yang terus berkembang. Mulai dari membangun koordinasi, menyuarakan aspirasi masyarakat, hingga mendorong penyelesaian secara terbuka, DPRK dianggap lebih hadir di tengah keresahan warga dibanding lembaga dan pemerintah daerah lainnya.

Sebaliknya, perwakilan masyarakat dan Pemda Mimika dinilai seolah kehilangan keberanian politik. Hingga saat ini, belum terlihat langkah tegas maupun pernyataan resmi yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat terkait persoalan batas wilayah tersebut.

“Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut tanah, hak adat, dan harga diri daerah. Kalau wakil masyarakat dan Pemda terus diam, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” ujar seorang tokoh masyarakat di Mimika.

Sorotan tajam juga diarahkan pada lemahnya komunikasi publik pemerintah daerah. Di saat masyarakat menunggu penjelasan dan kepastian, Pemda Mimika justru dianggap memilih bungkam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah pemerintah benar-benar serius memperjuangkan kepentingan daerah atau justru membiarkan persoalan ini berjalan tanpa arah?

DPRK Mimika sendiri dipandang lebih aktif turun langsung dan membuka ruang komunikasi kepada masyarakat. Sikap itu dinilai penting untuk mencegah persoalan tapal batas berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial di wilayah perbatasan.

Desakan pun terus menguat agar perwakilan rakyat dan Pemda Mimika segera keluar dari sikap pasif dan mulai bekerja nyata. Pemerintah diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi hadir memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Rakyat jangan dibiarkan bertanya-tanya sendiri. Kalau DPRK saja bisa bergerak, Dimana perwakilan dari masyarakat dan pemerintah justru seperti mati suri?” tegasnya.

(Redaksi Tribunnusantara)