DUA PLT KEPALA DINAS MIMIKA RESMI BERGANTI, PUBLIK MENANTI: PENUNJUKAN HARUS TRANSPARAN, KOMPETEN DAN TAAT ASAS ASN

Tribun Nusantara

, 05 Oktober 2026

DUA PLT KEPALA DINAS MIMIKA RESMI BERGANTI, PUBLIK MENANTI: PENUNJUKAN HARUS TRANSPARAN, KOMPETEN DAN TAAT ASAS ASN

TIMIKA, PAPUA TENGAH — TribunNusantara-web.id — Pemerintah Kabupaten Mimika kembali melakukan penataan di jajaran birokrasi. Dua posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika kini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), yakni Fransiskus Bokeyau sebagai Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mimika dan Marselino Mameyau, S.K.M. sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.5/10/26

Pergantian tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan.5/10/26

Namun, di balik setiap penunjukan pejabat Plt, terdapat satu prinsip yang tidak boleh diabaikan: jabatan pemerintahan harus dikelola berdasarkan kewenangan yang sah, kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas dan prinsip sistem merit.

Karena itu, publik berhak mengetahui bahwa setiap proses penunjukan pejabat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan nonprofesional.

BPBD dan Dinas Kesehatan Bukan Jabatan Biasa

Penempatan Plt pada dua organisasi perangkat daerah tersebut memiliki bobot strategis.

BPBD berhubungan langsung dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan keadaan darurat dan perlindungan masyarakat.

Sementara Dinas Kesehatan memegang tanggung jawab besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, pengendalian program kesehatan, peningkatan mutu layanan dan koordinasi berbagai fasilitas kesehatan di daerah.

Artinya, kedua jabatan tersebut membutuhkan pejabat yang tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga kemampuan manajerial, pemahaman teknis dan keberanian mengambil keputusan dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.

Dalam konteks Mimika yang memiliki wilayah luas dan tantangan pelayanan publik yang kompleks, kepemimpinan pada dua OPD tersebut harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selamat Mengemban Amanah, Tetapi Kinerja Harus Terukur

Penunjukan Fransiskus Bokeyau dan Marselino Mameyau patut disambut sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.

Ucapan selamat tentu layak diberikan.

Namun, ucapan selamat tidak boleh berhenti sebagai seremoni.

Kinerja harus menjadi ukuran.

Masyarakat membutuhkan BPBD yang siap ketika bencana terjadi, bukan hanya aktif ketika ada agenda seremonial.

Masyarakat juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang benar-benar hadir, mudah diakses, responsif dan berkualitas.

Karena itu, jabatan Plt harus digunakan untuk memastikan pelayanan publik tidak tersendat dan program prioritas pemerintah tetap berjalan.

UU ASN: Jabatan Harus Taat Sistem Merit

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, pengelolaan ASN tidak boleh dilepaskan dari prinsip sistem merit.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan utama manajemen ASN saat ini. Undang-undang tersebut menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan antara lain memperkuat pengawasan sistem merit serta mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Karena itu, setiap pengisian atau penunjukan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah idealnya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kompetensi, kualifikasi, kebutuhan organisasi, kinerja dan ketentuan kewenangan pejabat yang menetapkan.

Untuk jabatan PNS, ketentuan manajemen PNS juga mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Kerangka tersebut antara lain berkaitan dengan manajemen karier dan penerapan prinsip sistem merit.

Dengan demikian, penunjukan Plt bukan sekadar persoalan siapa yang ditunjuk, tetapi juga apakah prosesnya telah memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Publik Berhak Mengawasi

Di sinilah pentingnya transparansi.

Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memastikan setiap keputusan pengisian jabatan dapat dijelaskan secara administratif maupun substantif apabila diperlukan.

Publik tidak sedang mencari kesalahan.

Publik hanya ingin memastikan bahwa birokrasi pemerintah daerah berjalan berdasarkan aturan, kompetensi dan kepentingan pelayanan masyarakat.

Apalagi BPBD dan Dinas Kesehatan merupakan dua sektor yang bersentuhan langsung dengan keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk melihat apakah pejabat yang ditunjuk mampu menerjemahkan amanah tersebut ke dalam kerja nyata.

Tantangan Besar Menanti Dua Plt

Bagi Fransiskus Bokeyau, tantangan utama berada pada bagaimana memastikan BPBD Mimika memiliki kesiapsiagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif dan respons cepat ketika masyarakat menghadapi bencana.

Sedangkan bagi Marselino Mameyau, tantangan Dinas Kesehatan tidak kalah besar.

Pelayanan kesehatan harus menyentuh masyarakat sampai ke wilayah yang sulit dijangkau. Program kesehatan harus memiliki indikator yang jelas dan setiap penggunaan sumber daya pemerintah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penunjukan Plt bukanlah akhir dari sebuah proses.

Justru sebaliknya, penunjukan tersebut merupakan awal dari pembuktian kinerja.

Jangan Hanya Ganti Pejabat, Tetapi Benahi Pelayanan

Pergantian pejabat akan kehilangan makna apabila hanya menghasilkan perubahan nama di struktur organisasi tanpa perubahan kualitas pelayanan.

Masyarakat Mimika membutuhkan birokrasi yang bekerja.

Mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat.

Mereka membutuhkan pemerintah yang siap menghadapi bencana.

Dan mereka membutuhkan pejabat yang mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Karena itu, harapan terbesar publik terhadap dua Plt yang baru ditunjuk bukanlah sekadar mampu menjalankan rutinitas kantor.

Publik menunggu hasil.

Penanganan bencana harus lebih siap. Pelayanan kesehatan harus lebih responsif. Koordinasi antar-OPD harus lebih kuat. Dan seluruh proses pemerintahan harus tetap berjalan dalam koridor hukum serta prinsip merit ASN.

Selamat mengemban amanah kepada Fransiskus Bokeyau dan Marselino Mameyau, S.K.M.

Semoga kepercayaan tersebut dibuktikan melalui kerja nyata, integritas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tanah Amungsa Bumi Kamoro.

Sebab jabatan adalah amanah, sementara kinerja adalah pertanggungjawaban.

Editor: Bruce Elang