Dugaan Ketimpangan Pendidikan dan Pembiaran Kekerasan Perempuan di Maluku Tenggara Jadi Sorotan Tajam
Dugaan Ketimpangan Pendidikan dan Pembiaran Kekerasan Perempuan di Maluku Tenggara Jadi Sorotan Tajam
Maluku Tenggara Tribunnusantara-web.id Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Agustinus B Rahakbauw kembali Kritik keras kembali mencuat terhadap tata kelola pendidikan dan penanganan isu sosial di Maluku Tenggara.29/04/2026 Rahakbauw dalam forum publik menilai masih adanya dugaan praktik tebang pilih dalam pelayanan pendidikan, sekaligus lemahnya keberpihakan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang dari waktu ke waktu."bebernya.
Meski mengakui adanya sejumlah capaian seperti peningkatan akreditasi sekolah dasar dan menengah pertama, kritik tersebut menegaskan bahwa capaian administratif tidak cukup untuk menutupi dugaan ketimpangan layanan yang masih dirasakan sejumlah guru dan satuan pendidikan di lapangan."tegasnya.
“Kalau masih ada keluhan soal perlakuan yang tidak merata, maka itu tanda ada masalah serius dalam manajemen pendidikan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Lebih jauh, sorotan juga diarahkan pada dugaan berulangnya kasus pelecehan terhadap perempuan di wilayah Maluku Tenggara (Kei)
"Kata Rahakbauw bahwa Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan individu, tetapi telah menjadi indikasi lemahnya sistem perlindungan sosial dan penegakan nilai adat di tingkat lokal.
Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan posisi dan keberanian lembaga adat serta pemangku kepentingan daerah dalam melindungi korban.
“Jika adat hanya hadir dalam seremoni, tetapi diam saat perempuan menjadi korban, maka ada yang keliru dalam cara kita memaknai budaya,” ujarnya dengan nada kritis.
Rahakbauw juga menilai bahwa nilai-nilai adat masyarakat Kei yang selama ini diagungkan berpotensi kehilangan makna apabila tidak ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, praktik selektif dalam penegakan nilai sosial hanya akan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal maupun adat.
Selain itu, ia mendorong agar kegiatan budaya seperti Nisa’ Mas tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang penguatan nilai keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap perempuan.
“Kalau adat hanya dijadikan simbol, tapi tidak mampu melindungi yang lemah, maka itu hanya ritual tanpa makna."tutup Rahakbauw.
"Elang"








































Komentar via Facebook