Efisiensi APBD dan Energi Diaspora: Jalan Sunyi Banjar Menjemput Pertumbuhan

Tribun Nusantara

, 20 April 2026

Bandung, TribunNusantara.web.id | Di sebuah ruang pertemuan Gedung Perhutani, Minggu siang, 19 April 2026, percakapan tentang masa depan Kota Banjar mengalir tanpa basa-basi. Para pejabat, tokoh masyarakat, hingga perantau duduk satu meja dalam forum bertajuk “Sauyunan” sebuah istilah Sunda yang merujuk pada kebersamaan yang tak sekadar simbolik. Di sana, gagasan tentang keterbatasan anggaran justru diputar menjadi peluang.

Di tengah forum itu, Tody Ardiansyah Prabu, advokat sekaligus Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul, mengajukan premis sederhana namun sering diabaikan: kesejahteraan tidak ditentukan oleh besar kecilnya APBD, melainkan oleh kualitas belanjanya. 

“Masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada ketepatan alokasi,” ujarnya.

Pernyataan itu seperti merangkum kegelisahan banyak daerah dengan fiskal terbatas. Banjar, kota kecil di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, menghadapi dilema klasik: kebutuhan pembangunan tinggi, tetapi ruang fiskal sempit. Dalam kondisi itu, efisiensi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Pemerintah daerah didorong untuk memusatkan belanja pada sektor yang langsung menyentuh Masyarakat dari infrastruktur dasar hingga intervensi kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting. Belanja rutin yang tidak produktif harus dipangkas, digantikan dengan investasi yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Di titik ini, desa menjadi simpul penting. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang sebagai strategi konkret. Dengan penyertaan modal yang tepat dan pengelolaan berbasis potensi lokal, BUMDes bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga mesin kemandirian desa.

Namun forum itu tak berhenti pada urusan anggaran. Ada dimensi lain yang mengemuka: diaspora. Warga Banjar yang tersebar di berbagai kota dianggap sebagai aset intelektual dan ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Forum Peduli Banjar Patroman (FPBP) bersama pemerintah daerah mulai menginventarisasi sumber daya ini mendorong mereka menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan.

Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, bersama jajaran birokrasi hadir dalam forum tersebut, berdampingan dengan Ketua FPBP Ir. Endang Kuswara serta sejumlah tokoh Jawa Barat. Di antara mereka, Eka Santosa, mantan Ketua DPRD Jawa Barat, menyoroti satu hal mendasar: stabilitas sosial. 

“Iklim yang kondusif dan harmonis adalah fondasi investasi,” katanya. Tanpa itu, insentif fiskal dan kemudahan perizinan tak akan cukup menarik investor.

Gagasan kemudahan investasi menjadi salah satu benang merah diskusi. Pemerintah daerah dan DPRD didorong menyelaraskan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang ramah investasi. Bukan sekadar mempermudah izin, tetapi juga menciptakan kepastian hukum sesuatu yang sering kali menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi.

Supremasi hukum, dalam konteks ini, bukan jargon. Ia menjadi prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Sinergi antara aparat penegak hukum kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dipandang penting untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

Di luar itu, forum juga menyinggung strategi yang lebih luas: kolaborasi lintas daerah. Banjar tidak bisa berjalan sendiri. Konektivitas ekonomi dengan Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Cilacap di Jawa Tengah menjadi penting untuk membangun ekosistem usaha yang kuat. UMKM dan komoditas lokal diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Salah satu ide yang mengemuka adalah pengembangan kampung komoditas berbasis buah-buahan dan Perkebunan yang diarahkan ke pasar ekspor. Dengan pembinaan pemerintah dan keterlibatan pelaku usaha, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperluas pasar.

Namun, di balik semua gagasan itu, ada kesadaran yang mengendap: pembangunan bukan hanya soal angka dan proyek. Ia juga tentang identitas. Eka Santosa mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali warisan budaya, seni, dan kuliner Banjar serta mengabadikan nama-nama bersejarah yang pernah membentuk kota itu sejak era kolonial.

Forum “Sauyunan” akhirnya menjadi lebih dari sekadar diskusi. Ia menjelma ruang refleksi tentang bagaimana kota kecil dengan anggaran terbatas bisa merancang masa depan yang tidak kecil. Tentang bagaimana efisiensi, kolaborasi, dan kepercayaan bisa menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Di penghujung acara, muncul satu usulan sederhana: forum semacam ini digelar rutin setiap enam bulan. Bukan hanya untuk berdialog, tetapi juga mengevaluasi arah kebijakan. Jika konsisten, Banjar bukan mustahil menjadi model bahwa keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berjalan di tempat, melainkan alasan untuk melangkah lebih cermat.