Efisiensi Menghantam, Pembangunan Terancam Jalan di Tempat: SMI Dinilai Jadi Jalan Keluar untuk Selamatkan Maluku Tenggara

Tribun Nusantara

, 24 Mei 2026

Efisiensi Menghantam, Pembangunan Terancam Jalan di Tempat: SMI Dinilai Jadi Jalan Keluar untuk Selamatkan Maluku Tenggara

Langgur Tribunnusantara-web.id — Efisiensi anggaran yang berkepanjangan mulai memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan pembangunan di Maluku Tenggara. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, pemerintah daerah dinilai tidak boleh hanya sibuk dengan rutinitas birokrasi tanpa menghadirkan lompatan pembangunan nyata bagi masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Anak Muda Kei, Zainuddin Uar, yang menilai waktu pemerintahan lima tahunan berjalan terlalu cepat untuk dihabiskan hanya dengan alasan efisiensi anggaran.

Menurutnya, masyarakat saat ini tidak membutuhkan janji dan wacana tanpa kepastian. Rakyat menunggu bukti nyata berupa jalan penghubung, jembatan antarwilayah, akses ekonomi yang terbuka, hingga pemerataan pembangunan antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar.24/05/2026

“Kalau pemerintah terus terjebak dalam alasan efisiensi tanpa keberanian mengambil langkah strategis, maka lima tahun masa jabatan bisa habis tanpa meninggalkan warisan pembangunan yang berarti,” tegas Zainuddin.

Ia menilai kondisi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara tidak bisa dibangun dengan pola biasa-biasa saja. Infrastruktur dasar, kata dia, merupakan urat nadi ekonomi masyarakat yang tidak bisa terus ditunda.

Menurutnya, buruknya konektivitas antarwilayah berdampak langsung terhadap tingginya harga kebutuhan pokok, lambatnya distribusi hasil laut dan pertanian, mahalnya biaya transportasi, hingga terhambatnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, wacana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dinilai patut dipertimbangkan secara serius sebagai langkah percepatan pembangunan.

“SMI jangan langsung dipandang sebagai beban utang. Kalau digunakan secara tepat sasaran untuk proyek produktif, justru ini bisa menjadi solusi percepatan pembangunan yang selama ini mandek akibat APBD yang terbatas,” katanya.

Ia menegaskan sejumlah daerah di Indonesia telah memanfaatkan skema pembiayaan SMI untuk membangun infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di bawah kepemimpinan M. Thaher Hanubun dan Viali Rahantoknam dinilai perlu memiliki keberanian politik mengambil keputusan besar demi mengejar ketertinggalan pembangunan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap rencana pinjaman harus dilakukan secara transparan, terukur, dan diawasi secara ketat agar tidak berubah menjadi beban fiskal di masa depan.

“Rakyat pasti mendukung jika pinjaman itu benar-benar dipakai membangun jalan, jembatan, konektivitas ekonomi, dan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat. Yang tidak boleh adalah utang besar tetapi pembangunan tidak jelas,” tandasnya.

Zainuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berhenti melihat pembangunan hanya dari kepentingan politik kelompok. Menurutnya, percepatan pembangunan harus menjadi agenda bersama demi masa depan Maluku Tenggara.

“Daerah kepulauan membutuhkan keberanian mengambil langkah besar. Kalau hanya berjalan dengan pola lama dan takut mengambil keputusan strategis, maka ketertinggalan akan terus diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” pungkasnya.

(Redaksi Tribunnusantara)