Eksekusi SP 2 Ditunda, PN Timika: Putusan Sudah Inkrah

Tribun Nusantara

, 07 Agustus 2026

Eksekusi SP 2 Ditunda, PN Timika: Putusan Sudah Inkrah

TIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id  – Pengadilan Negeri (PN) Timika menegaskan bahwa eksekusi sengketa tanah di kawasan SP 2, Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, tetap memiliki dasar hukum yang sah karena dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Penundaan pelaksanaan eksekusi bukan berarti membatalkan putusan, melainkan langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri Timika, Agusta Pamungkas, S.H., pada Jumat (7/8/2026). Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang setelah terjadinya aksi pemalangan jalan di sekitar lokasi objek sengketa.

Berdasarkan dokumen resmi pengadilan, perkara ini berawal dari gugatan perdata yang didaftarkan pada 6 September 2025 dengan Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Tim. Gugatan diajukan oleh Ny. Anna Anggraini terhadap Yona Magay sebagai Tergugat I, Anton Wandegau sebagai Tergugat II, Ny. Lana Erawati sebagai Turut Tergugat I, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mimika sebagai Turut Tergugat II.

Dalam gugatannya, penggugat mengklaim sebagai pemilik sah dua bidang tanah bersertifikat seluas kurang lebih 5.000 meter persegi di kawasan Jalan Cenderawasih SP 2, tepat di depan kompleks Perumahan Pemerintah Kabupaten Mimika. Tanah tersebut disebut telah dibeli sejak tahun 2006, namun sejak 2019 diduga dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.

Majelis hakim menyatakan seluruh tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum. Namun, hingga seluruh tahapan persidangan selesai, para pihak yang dipanggil tidak hadir untuk memberikan jawaban maupun pembelaan.

Meski demikian, persidangan tetap berjalan sesuai prosedur. Majelis hakim memeriksa bukti surat, mendengarkan keterangan saksi, serta melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan letak, batas, luas, dan kondisi objek sengketa.

Pada 11 Februari 2026, PN Timika menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Setelah tenggang waktu upaya hukum berakhir tanpa adanya banding maupun langkah hukum lainnya dari para pihak, putusan tersebut resmi berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Berbekal putusan inkrah tersebut, penggugat kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada 4 Maret 2026 yang terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Tim. Pengadilan selanjutnya melaksanakan seluruh tahapan yang dipersyaratkan, mulai dari aanmaning (teguran), pencocokan objek perkara (konstatering), hingga sita eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi dijadwalkan pada 6 Agustus 2026 setelah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait. Namun, situasi di lapangan yang berpotensi mengganggu keamanan membuat pengadilan memutuskan menunda pelaksanaannya.

PN Timika menegaskan bahwa penundaan tersebut sama sekali tidak menghapus ataupun mengubah kekuatan hukum putusan. Langkah itu murni dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menghindari benturan, menjaga keselamatan semua pihak, serta memastikan proses eksekusi nantinya dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai hukum.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Di sisi lain, penyelesaian sengketa agraria di Papua tetap membutuhkan pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak kepemilikan, serta upaya menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat diharapkan menahan diri, tidak terprovokasi, dan menyerahkan penyelesaian perkara sepenuhnya melalui mekanisme hukum yang berlaku demi mencegah konflik yang lebih luas.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang