Fauzan Rahawarin: Universitas Pattimura Harus Dilibatkan dalam Proyek Blok Masela

Tribun Nusantara

, 31 Maret 2026

Ambon,Tribun-nusantara.web.id. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, mengungkapkan sejumlah poin krusial terkait proyek pengembangan Blok Masela milik PT Inpex, setelah menghadiri acara Pengukuhan dan Orientasi Politik DPW PKB Maluku di Swiss-Belhotel Ambon pada Selasa (31/3/2026).

Dalam wawancara setelah acara, Fauzan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pertemuan yang telah dilakukan bersama SKK Migas, PT Inpex, serta seluruh stakeholder terkait. Salah satu permintaan utama yang diajukan adalah agar Universitas Pattimura dapat terlibat aktif dalam proses rekrutmen dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk proyek tersebut.

"Melalui keterlibatan Universitas Pattimura, kita berharap sumber daya manusia lokal bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi langsung dan mengembangkan kapasitasnya di tengah proyek skala besar ini," ucapnya.

Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Utama

Fauzan juga menekankan bahwa mitigasi risiko bencana harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek. Hal ini penting mengingat proses produksi akan dilakukan di daratan, bukan di lautan seperti proyek migas pada umumnya.

"Kita harus memastikan bahwa semua langkah mitigasi dan penanggulangan risiko bencana siap terapkan. Tujuannya agar proyek berjalan dengan aman dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar," jelasnya.

Infrastruktur Pendukung Perlu Ditingkatkan

Menurutnya, infrastruktur pendukung menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan. Salah satu contohnya adalah Bandara Pung di Kepulauan Tanimbar yang hingga saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan.

"Harapannya, ke depan pengembangan infrastruktur tidak hanya fokus pada tingkat provinsi, tetapi juga memperhatikan kabupaten-kabupaten yang menjadi lokasi utama, khususnya Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD)," tandas Fauzan.

Dampak Ekonomi Jadi Fokus Utama, Masalah Nelayan Ditangani Otoritas Lokal

Disinggung terkait permasalahan yang diajukan masyarakat nelayan mengenai hak mereka, Fauzan mengakui bahwa ia tidak dapat mengikuti pembahasan tersebut secara utuh karena datang terlambat. Namun, ia memahami bahwa inti pembahasan lebih mengarah pada dampak ekonomi yang akan terjadi secara berantai di Kepulauan Tanimbar seiring berjalannya proyek.

"Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran dan aspek hukum lainnya, sebaiknya Bupati sebagai otoritas daerah memberikan pernyataan resmi terkait proses yang sedang berjalan," pungkasnya.

(H.R)