FGD Smart City Ambon: Bukan Sekadar Aplikasi, Tapi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tribun Nusantara

, 21 Agustus 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Riset Smart City di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon ini mengangkat penelitian berjudul "Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon."

Dalam pemaparannya, Lekransy menyoroti berbagai persoalan perkotaan yang masih menjadi tantangan besar bagi Ambon — mulai dari kepadatan penduduk, beban layanan kesehatan yang tinggi, tata ruang belum optimal, persoalan sampah, kemacetan, hingga ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghambat integrasi layanan digital.

Ia menegaskan satu hal mendasar yang sering disalahpahami:

"Smart City bukan sebatas membangun aplikasi semata, melainkan merombak tata kelola pemerintahan secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi."

Implementasinya pun harus berjalan bertahap — mulai dari seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga transformasi — dengan berlandaskan lima pilar utama: Technology, Governance, Data, People, Sustainability

Program Ambon Smart City sendiri telah dirintis sejak 2017 dan mencakup enam dimensi: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Perjalanan ini telah membuahkan hasil positif, di mana pada tahun 2025 Ambon berhasil menembus 10 Besar Evaluasi Nasional Smart City dengan meraih skor 3,6 dari skala 5.

Namun, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat — aspek manusialah yang menentukan keberhasilannya.

"Smart City harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, keputusan, pelayanan, dan akhirnya kepercayaan publik. Birokrasi digital Kota Ambon perlu memperkuat kapasitas SDM dan budaya kerja yang berakar pada nilai kearifan lokal Ambon dan Maluku," tegas Madubun.

Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menambahkan bahwa penelitian ini didanai melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI tahun 2026. Tujuannya bukan hanya sekadar analisis, melainkan merumuskan strategi komunikasi massa dan karakteristik birokrasi digital yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik — sehingga Smart City benar-benar milik warga Ambon, bukan sekadar proyek pemerintah.

(H.R)