Forum Harmoni Kebangsaan Desak Pemkab Mimika: Jangan Biarkan Orang Papua Tersisih di Tanah Sendiri

Tribun Nusantara

, 12 Agustus 2026

Forum Harmoni Kebangsaan Desak Pemkab Mimika: Jangan Biarkan Orang Papua Tersisih di Tanah Sendiri

MIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id  — Forum Harmoni Kebangsaan di Mimika tidak sekadar menjadi ruang seremonial untuk berbicara tentang persatuan. Forum tersebut justru menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai berpotensi memicu kekecewaan sosial apabila tidak segera ditangani pemerintah, terutama menyangkut akses usaha dan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).

Koordinator Acara Forum Harmoni Kebangsaan, Viktor Kabeiw, menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek dan investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat Papua mendapatkan ruang untuk mengambil bagian dalam pembangunan di tanahnya sendiri.

Menurut Viktor, persoalan sosial, ekonomi, dunia usaha dan ketenagakerjaan harus dibicarakan secara terbuka sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.12/08/2026

 “Beberapa persoalan yang muncul dalam dialog ini harus segera diantisipasi. Jangan sampai masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui dialog justru membesar dan menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Viktor.»

Pengusaha Papua Jangan Hanya Jadi Penonton

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan forum adalah kondisi pelaku usaha Papua. Forum menyinggung Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 19 Tahun 2026 yang menurut peserta dialog berkaitan dengan pemberdayaan pelaku usaha Papua dalam pekerjaan pengadaan.

Forum menilai kebijakan afirmasi tidak boleh berhenti sebatas dokumen atau aturan administratif. Kebijakan tersebut harus benar-benar membuka akses pekerjaan dan menciptakan ruang persaingan yang sehat bagi pengusaha Papua.

Viktor menegaskan, pengusaha Papua bukan meminta perlakuan istimewa tanpa dasar. Mereka membutuhkan kepastian kesempatan, akses informasi, proses yang transparan dan kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan.

  “Pengusaha Papua ingin bersaing dan mendapatkan kesempatan yang adil. Jangan sampai hanya masuk dalam sistem pengadaan, kemudian prosesnya tetap membuat pelaku usaha Papua kesulitan mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.»

Menurut Viktor, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan melalui kewenangan pemerintahan daerah dan semangat Otonomi Khusus Papua untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

Karena itu, forum mendorong agar kebijakan afirmasi terhadap pelaku usaha Papua dievaluasi secara berkala dan diukur berdasarkan hasil nyata di lapangan.

Anak Papua Jangan Menganggur di Tanah Sendiri

Selain dunia usaha, persoalan ketenagakerjaan menjadi isu yang dinilai tidak kalah mendesak.

Forum menyoroti masih adanya anak-anak muda Papua yang memiliki pendidikan dan kemampuan, namun menghadapi kesulitan memperoleh kesempatan kerja.

Situasi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di Mimika.

  “Bagaimana pembangunan bisa benar-benar dirasakan masyarakat Papua kalau anak-anak Papua sendiri masih kesulitan mendapatkan pekerjaan? Pembangunan infrastruktur penting, tetapi kesempatan kerja bagi orang Papua juga sangat penting,” kata Viktor.»

Menurutnya, pembangunan tidak boleh menciptakan paradoks: investasi dan aktivitas ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat asli di daerah tersebut justru merasa semakin jauh dari kesempatan ekonomi.

Forum menilai diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terukur, termasuk transparansi kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang dibutuhkan, proses rekrutmen, pelatihan, serta ruang peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja Papua.

Jangan Tunggu Kekecewaan Menjadi Konflik

Forum Harmoni Kebangsaan juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sosial.

Ketika masyarakat merasa tidak memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi di daerahnya sendiri, kekecewaan dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, forum mendorong agar komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pengusaha Papua, dunia usaha, aparat keamanan dan Dewan Adat diperkuat.

Viktor mengusulkan adanya forum bersama yang secara khusus membahas persoalan dunia usaha dan ketenagakerjaan Papua secara terbuka dan terukur.

Forum tersebut diharapkan melibatkan Bupati Mimika, DPRK Mimika, kepolisian, Dewan Adat, asosiasi pengusaha, pelaku usaha Papua serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya bukan sekadar berdiskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dipantau pelaksanaannya.

NKRI Harga Mati, Keadilan Harus Nyata

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Forum Harmoni Kebangsaan menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Viktor mengatakan kecintaan terhadap NKRI harus diwujudkan melalui persatuan, penghormatan terhadap keberagaman dan pembangunan yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

  “Orang Papua sangat mencintai NKRI. NKRI harga mati. Tetapi dalam mengisi kemerdekaan, kita juga harus memastikan pembangunan dan kesempatan ekonomi dirasakan secara adil. Mari kita saling menjaga, menghormati dan memelihara keharmonisan,” ujarnya.»

Ia juga mengapresiasi peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan mendukung terciptanya ruang dialog di Mimika.

Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang merupakan kekuatan Indonesia. Karena itu, perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk saling mencurigai, membenci ataupun menyelesaikan persoalan melalui tindakan emosional.

Bupati Mimika Didorong Ambil Langkah Konkret

Forum Harmoni Kebangsaan secara khusus berharap Bupati Mimika menggunakan kewenangan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan pengusaha dan tenaga kerja Papua.

Viktor mengingatkan bahwa jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas, kekecewaan masyarakat dapat semakin berkembang dan mendorong munculnya berbagai kelompok atau asosiasi yang bergerak sendiri-sendiri.

Karena itu, forum meminta pemerintah daerah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut terbuka, transparan, terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat.

  “Harapan kami, Bupati Mimika dapat membuka ruang dialog bersama semua pihak. Kita tidak ingin ada masyarakat yang merasa tersisih di tanahnya sendiri. Yang kita inginkan adalah kebijakan yang adil, kesempatan yang terbuka dan persaingan yang sehat,” tegas Viktor.»

Dari Mimika, Pesan untuk Indonesia

Forum Harmoni Kebangsaan menilai dialog merupakan salah satu jalan penting untuk mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.

Pesan dari Mimika pun tegas: persatuan harus dijaga, pembangunan harus adil, pengusaha Papua harus diberdayakan dan anak-anak Papua harus memperoleh kesempatan untuk bekerja serta ikut membangun tanahnya sendiri.

Mimika memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana mendatangkan investasi dan mempercepat pembangunan, tetapi bagaimana memastikan masyarakat asli tidak sekadar menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi tersebut.

Forum berharap pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Dewan Adat dan aparat keamanan dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang konkret.

Sebab, menjaga persatuan tidak cukup hanya dengan menyerukan NKRI harga mati. Persatuan juga harus diperkuat dengan keadilan, kesempatan dan kebijakan yang dirasakan nyata oleh masyarakat.

VIKTOR KABEIW

Koordinator Acara Forum Harmoni Kebangsaan

Penulis: M.G. Fakaubun