FORUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DI TIMIKA: DI BALIK 12 KESEPAKATAN, ADA “BOM WAKTU” YANG BISA MENGGERUS APBD MIMIKA

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

FORUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DI TIMIKA: DI BALIK 12 KESEPAKATAN, ADA “BOM WAKTU” YANG BISA MENGGERUS APBD MIMIKA

TIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id — Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika hingga 12 Mei 2026 menghasilkan 12 poin kesepakatan. Pertemuan elit itu dihadiri enam gubernur se-Tanah Papua serta seluruh bupati dan wali kota.13/05/2026

Namun di balik bahasa resmi yang terdengar manis tentang “pemerataan pembangunan”, terselip satu poin yang kini mulai memantik kekhawatiran serius di Mimika: poin 11 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) yang meminta pembagian ke seluruh provinsi Papua dengan sistem yang disebut “adil”.

Bagi banyak pihak di Mimika, poin ini bukan sekadar administrasi anggaran. Ini adalah ancaman langsung terhadap kekuatan APBD Mimika yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Jika DBH dipotong dan dibagi rata ke seluruh Papua tanpa perhitungan beban daerah penghasil, maka Mimika berpotensi menjadi sapi perah fiskal: menghasilkan besar, tetapi dipaksa menanggung risiko penurunan kemampuan membiayai rakyatnya sendiri.

Dampaknya bukan hal kecil.

Pelayanan kesehatan bisa melemah. Infrastruktur bisa melambat. Bantuan sosial terancam berkurang. Program ekonomi rakyat bisa tersendat. Bahkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada kekuatan APBD daerah dapat ikut terguncang.

Ironisnya, semua itu dibungkus atas nama “keadilan”.

Padahal Mimika selama ini memikul beban sosial, lingkungan, urbanisasi, konflik kepentingan, hingga tekanan pembangunan akibat aktivitas industri besar di wilayahnya. Tetapi ketika hasilnya hendak dibagi, daerah penghasil justru terancam kehilangan daya fiskal.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika dituntut tidak sekadar hadir dalam forum dan menandatangani kesepakatan. Pemerintah harus berani membaca jebakan kebijakan yang bisa menjadi bumerang bagi masa depan daerah.

Jangan sampai Mimika hanya dijadikan mesin penghasil uang untuk menopang daerah lain, sementara rakyatnya sendiri nantinya menghadapi pemangkasan pelayanan dan perlambatan pembangunan.

Publik kini menunggu: apakah pemerintah benar-benar sedang menjaga kepentingan rakyat Mimika, atau justru perlahan membiarkan kekuatan APBD daerah ini digerus atas nama kompromi politik regional?

(*****)