Fredi Moses Ulemlem: Polisi dan Ojol yang Tewas Adalah Korban Oligarki, Elit Politik, dan Koruptor

Tribun Nusantara

, 05 September 2025

Maluku Barat Daya, TribunNusantara-Web.id – Pengacara sekaligus pemerhati hukum, Fredi Moses Ulemlem, SH, MH, menyampaikan kritik tajam terhadap penanganan kasus tewasnya dua pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan dan Moh. Umar Amirudin, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa.

Fredi mengawali pernyataannya dengan ungkapan belasungkawa.

“Saya secara pribadi menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara kita, Affan Kurniawan dan Moh. Umar Amirudin. Semoga keduanya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan,” ucapnya.

Namun, di balik tragedi itu, ia menyoroti langkah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang dinilainya gegabah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Kompol Cosmas dan rekan-rekannya.

“Proses hukum dilakukan terlalu cepat, terburu-buru, dan tidak cermat. Kita paham ada tekanan publik, tetapi keputusan tetap harus berdasarkan hukum, bukan sekadar desakan massa,” tegas Fredi.

Polisi Terjepit, Ojol Tewas, Publik Bingung

Menurutnya, dalam perspektif hukum, kasus tersebut seharusnya tidak serta-merta dipidanakan. Ia merujuk pada Pasal 48, 50, dan 51 KUHP, yang memberikan dasar penghapusan pidana ketika seseorang bertindak dalam kondisi terpaksa, melaksanakan undang-undang, atau menjalankan perintah jabatan.

Selain itu, Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga mengatur tentang diskresi kepolisian—memberi ruang bagi aparat bertindak atas penilaian sendiri demi kepentingan umum.

“Keputusan KKEP yang langsung menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kompol Cosmas terlalu gegabah. Semestinya hal ini ditelaah lebih dalam, bukan seakan mencari kambing hitam,” jelasnya.

Korban Kepentingan Elit dan Oligarki

Fredi menegaskan, tragedi ini bukan semata persoalan aparat di lapangan. Baginya, polisi maupun ojol yang meninggal adalah sama-sama korban dari kepentingan yang lebih besar.

“Baik kepolisian maupun ojol adalah korban dari kepentingan oligarki, elit politik, bahkan koruptor. Jangan sampai publik hanya diarahkan untuk menyalahkan eksekutor di lapangan, padahal ada kepentingan besar yang bermain,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama seharusnya dipikul oleh pejabat pemberi perintah, bukan hanya aparat pelaksana.

“Yang harus bertanggung jawab adalah atasan yang memberi instruksi, khususnya dalam pengamanan aksi demo sejak tanggal 25 dan seterusnya. Jangan semua beban dipikulkan kepada mereka yang ada di lapangan,” pungkasnya.
 

Writter : Karel