Generasi Amungme-Kamoro Protes Keras! Pemutusan Biaya Pendidikan YPMAK Dinilai Ancam Masa Depan Anak Tujuh Suku

Tribun Nusantara

, 31 Mei 2026

Generasi Amungme-Kamoro Protes Keras! Pemutusan Biaya Pendidikan YPMAK Dinilai Ancam Masa Depan Anak Tujuh Suku

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id – Rencana penghentian atau pemutusan pembiayaan pendidikan bagi siswa lulusan SMA oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menuai gelombang kritik dari kalangan intelektual dan generasi muda Amungme-Kamoro.

Salah satu suara keras datang dari Dianu Omaleng, intelektual asal Waa Banti yang menilai alasan kondisi perusahaan yang disampaikan Direktur YPMAK, Leo Tumuka, tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus akses pendidikan generasi penerus masyarakat adat.31/05/2026

Menurut Dianu, keputusan tersebut berpotensi menjadi bom waktu sosial yang mengancam masa depan anak-anak Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan lainnya yang selama ini menggantungkan harapan pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan YPMAK.

  "Kalau jalur pendidikan diputus, lalu generasi muda harus ke mana? Apakah kita mau melihat semakin banyak anak-anak asli Papua kehilangan kesempatan kuliah dan akhirnya menganggur di tanahnya sendiri?" tegas Dianu.

Ia menilai kebijakan tersebut sangat ironis mengingat dana yang dikelola YPMAK berasal dari perusahaan tambang raksasa dunia, yakni PT Freeport Indonesia, yang beroperasi di wilayah adat Amungme dan Kamoro.

Dianu menegaskan, jika memang terjadi tekanan ekonomi atau penurunan kemampuan pendanaan, seharusnya dicari solusi alternatif tanpa mengorbankan pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia masyarakat pemilik hak ulayat di masa depan.

Lebih jauh, ia juga menyoroti cara penyampaian kebijakan yang dinilai mendadak dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan persiapan.

  "Kebijakan sebesar ini seharusnya disampaikan dua atau tiga tahun sebelumnya. Orang tua dan siswa perlu waktu untuk mempersiapkan diri. Jangan tiba-tiba diputus lalu masyarakat dipaksa menerima kenyataan tanpa solusi," katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang mulai berkembang di tengah masyarakat Mimika. Banyak pihak khawatir keputusan itu akan memperlebar kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dengan pendatang, sekaligus mempersempit peluang generasi muda tujuh suku untuk bersaing di tengah pesatnya perkembangan industri dan investasi di Papua Tengah.

Karena itu, Dianu mendesak Direktur YPMAK, Leo Tumuka, beserta jajaran pengurus dan pihak PT Freeport Indonesia untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik serta meninjau ulang kebijakan yang dinilai merugikan masa depan anak-anak Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya.

"Kami tidak sedang meminta belas kasihan. Kami meminta komitmen terhadap masa depan generasi pemilik negeri ini. Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari alasan apa pun," pungkasnya.

Jika kebijakan ini benar-benar diberlakukan tanpa solusi yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran pendidikan, melainkan masa depan generasi asli Papua yang selama ini diharapkan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Editor : Bruce Elang