Gerakan Edukasi Perempuan Kei Diluncurkan, Dorong Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal

Tribun Nusantara

, 09 Januari 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Alumni OKP Cipayung Plus akan meluncurkan **Gerakan Edukasi Perempuan Kei** pada Sabtu mendatang. Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong perhatian yang lebih serius terhadap isu pendidikan perempuan di wilayah Kei, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, **Bin Raudha Arif Hanoeboen**, mengatakan gerakan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan dirancang sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat kualitas pendidikan perempuan. Menurut dia, perempuan memiliki peran sentral dalam membangun sumber daya manusia dan menentukan arah masa depan daerah.

“Pendidikan perempuan bukan sekadar soal akses ke sekolah. Ia menyangkut kualitas, keberlanjutan, serta kemampuan perempuan untuk menjadi agen perubahan di keluarga dan masyarakat,” kata Bin Raudha.

Peluncuran gerakan ini akan dirangkaikan dengan diskusi publik bertema **“Pendidikan Perempuan Kei dalam Bingkai Budaya Lokal dan Kebijakan Daerah”**. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, alumni OKP, tokoh perempuan, pendidik, serta masyarakat umum. Diskusi ini diarahkan untuk merumuskan gagasan dan solusi konkret dalam penguatan pendidikan perempuan Kei.

Perwakilan Alumni OKP Cipayung Plus menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan bersama terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan Kei dalam mengakses pendidikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses, mutu pendidikan yang belum merata, hingga keberlanjutan pendidikan perempuan di berbagai jenjang.

“Gerakan ini akan fokus pada isu-isu strategis pendidikan, termasuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan perempuan dalam konteks budaya lokal serta kebijakan daerah,” ujar perwakilan alumni.

Menurut mereka, pendekatan berbasis budaya lokal menjadi kunci agar upaya penguatan pendidikan perempuan tidak berbenturan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat Kei, melainkan justru saling menguatkan.

Gerakan Edukasi Perempuan Kei diharapkan menjadi titik awal sinergi jangka panjang antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan serta program pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Dengan kolaborasi tersebut, perempuan Kei diharapkan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Mengusung semangat kolaborasi dan nilai-nilai budaya lokal, gerakan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara.
 

(Evav)