GMNI dan P3K MBD Geruduk DPRD, Tuntut Pansus Dibubarkan: “Kalian Hidup dari Uang Rakyat, Tapi Kerja Amburadul!”

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 25 Agustus 2025

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

GMNI dan P3K MBD Geruduk DPRD, Tuntut Pansus Dibubarkan: “Kalian Hidup dari Uang Rakyat, Tapi Kerja Amburadul!”

Tiakur, TribunNusantara-web.id | Suasana gedung DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Senin (25/8/2025) mendadak riuh.

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan masyarakat peduli, menggelar demonstrasi menuntut kejelasan nasib ribuan P3K yang hingga kini tak kunjung dilantik.

Dalam orasi lantangnya, Hendrik Lekipera menuding DPRD MBD sengaja memperlambat proses dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang justru merugikan para tenaga P3K.

“Dari sebelas kabupaten/kota di Maluku, hanya MBD yang belum melantik P3K. Sampai sekarang tak ada tanda-tanda pelantikan. Ini jelas merugikan banyak orang,” seru Hendrik.

Ia menuding DPRD tak serius menjalankan amanat rakyat. “Kalian sudah digaji negara dari uang rakyat, hidup dengan fasilitas mewah, tapi kerja kalian amburadul. Dua bulan Pansus berjalan, hasilnya nihil. Justru karena Pansus inilah pelantikan P3K mandek,” tegas Hendrik dengan suara meninggi.

Tak berhenti di situ, Hendrik juga mengultimatum DPRD. Mereka memberi waktu tiga hari bagi Pansus untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sekaligus mendesak pemerintah daerah, khususnya BKD, segera menyelesaikan persoalan ini.

“Jika tidak, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.

Di lokasi yang sama, orator lain, Bung Alfret, menuding pembentukan Pansus sarat kepentingan tersembunyi.

“Kami berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kemanusiaan dan masa depan masyarakat MBD. Kami menduga ada kepentingan pribadi di balik Pansus ini. Ingat, kalian digaji oleh negara dari uang rakyat. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, ribuan nasib dikorbankan,” ujar Alfret keras.

Aksi ini mereka sebut sebagai “demo jilid pertama”. Massa menegaskan, jika DPRD MBD tetap bungkam tanpa solusi nyata, maka gelombang demonstrasi yang lebih besar akan kembali mengepung gedung dewan.
 

Writter : Karel