GMNI Malra Temui Wabup, Minta Pendidikan dan Kesehatan Diprioritaskan di Tengah Efisiensi

Tribun Nusantara

, 09 April 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Maluku Tenggara menemui Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vially Rahantoknam untuk menyampaikan sejumlah persoalan daerah serta mendorong prioritas program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu, 8 April 2026. Ketua DPC GMNI Maluku Tenggara, Ari Lusubun, hadir bersama sejumlah pengurus organisasi.

Dalam pertemuan itu, GMNI menyampaikan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, mulai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dugaan penyalahgunaan dana desa di sejumlah ohoi, hingga pembahasan program strategis pemerintah daerah.

Ari mengatakan organisasinya mendukung setiap upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah. Namun, ia menegaskan, GMNI akan tetap menjalankan fungsi kontrol jika kebijakan yang diambil dinilai merugikan masyarakat.

“Sebagai organisasi, kami mendukung segala bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan kemajuan di daerah ini. Namun jika itu berbalik merugikan daerah, kami siap menjadi oposisi dan organisasi penyeimbang,” kata Ari seusai pertemuan.

Ia menyatakan GMNI akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program prioritas.

Salah satu isu yang menjadi perhatian, kata Ari, adalah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak pada pemerintah daerah. Menurut dia, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap harus menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Di tengah efisiensi yang begitu besar, kami berharap Maluku Tenggara tetap memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagi kami, tiga hal ini adalah yang paling penting,” ujarnya.

GMNI menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama terkait sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah daerah memastikan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak terdampak signifikan oleh kebijakan penghematan anggaran.