Golkar Maluku Restui Pinjaman Rp1,5 Triliun: Dapil VI Kantongi Rp190 Miliar untuk Infrastruktur Vital

Tribun Nusantara

, 03 Desember 2025

Tual, TribunNusantara.web.id | Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku resmi memberikan dukungan penuh atas kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang akan menarik pinjaman jumbo sebesar Rp1,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sikap ini ditegaskan Ketua Fraksi Golkar, Drs. Yunus Serang, M.Si, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan TPA Az-Zahra di Perumahan Mahkota Mutiara Permai, Kota Tual, Selasa (2/12/2025).

“Kami Fraksi Golkar mendukung Pemprov Maluku melakukan peminjaman Rp1,5 triliun untuk menambah APBD Maluku 2026,” ujar Serang, yang juga anggota DPRD Maluku dari Dapil VI meliputi Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kota Tual.

Dapil VI Dapat Rp190 Miliar untuk Infrastruktur

Kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Maluku yang diambil pada 30 November 2025 menetapkan jatah pinjaman bagi Dapil VI sebesar Rp190 miliar, dengan rincian:

• Maluku Tenggara — Rp80 miliar
• Kepulauan Aru — Rp60 miliar
• Kota Tual — Rp50 miliar

Serang menjelaskan bahwa seluruh alokasi anggaran diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur vital—jalan, jembatan, hingga penyediaan air bersih—yang selama ini menjadi tuntutan utama masyarakat.

Rincian Proyek per Wilayah

Maluku Tenggara (Rp80 Miliar)

• Pembangunan ruas jalan provinsi Elat–Fako dan Fako–Hollat
• Pembangunan Pasar Elat
• Pembangunan Jembatan Yamtimur dan Jembatan Rumadian

Kota Tual (Rp50 Miliar)

• Pembangunan ruas jalan di Pulau-Pulau Kur & Kur Selatan
Pembangunan ruas jalan di kawasan Tam
• Penyediaan air bersih untuk empat desa di PP Kur dan Kur Selatan

Kepulauan Aru (Rp60 Miliar)

• Pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Aru Selatan
• Penyediaan sarana air bersih di sejumlah titik layanan

Seruan Pengawasan Publik

Serang meminta masyarakat turut mengawal pelaksanaan program, bukan justru menghambatnya. Ia menyinggung praktik pemasangan tanda adat Sasi (Hawear) yang kerap memicu penundaan proyek infrastruktur.

“Saya harap setelah program ini berjalan, tidak ada lagi pemasangan Hawear yang menghambat pembangunan. Kita ingin percepatan, bukan perlambatan,” tegasnya.

Golkar menilai pinjaman Rp1,5 triliun adalah momentum strategis untuk menutup ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan kepulauan yang selama ini bergantung pada akses darat dan laut yang belum memadai.

(BR)