GPMI-I Desak Pemerintah Tarik Militer Nonorganik Dari Intan Jaya

Tribun Nusantara

, 06 Juli 2026

Tribun-nusantara.web.id. SEMARANG, 5 Juli 2026, Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia, GPMI-I Korwil Semarang-Salatiga, menyatakan Intan Jaya berada dalam kondisi "Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan Demi Kepentingan Investasi".

Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menyebut konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB/OPM di Intan Jaya sejak 2019 hingga 2026 berdampak luas pada masyarakat sipil.

"Penempatan 33 pos militer di pemukiman membuat kampung, sekolah, puskesmas, dan gereja menjadi zona konflik. Warga kehilangan rasa aman," kata GPMI-I.

Berdasarkan data mahasiswa, konflik menyebabkan 52 gedung sekolah rusak dan 6 Puskesmas tidak berfungsi. Pengungsian massal, trauma, dan putusnya akses pendidikan-kesehatan juga terjadi. Perempuan, anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan.

GPMI-I menilai pendekatan keamanan yang dominan memperlebar jarak masyarakat dengan negara.

6 Tuntutan GPMI-I

1.  Komnas HAM segera mengusut pembunuhan Merkiana Duwitau dan Pdt. Elianus Agimbau.

2.  Mengutuk keras penembakan warga sipil dan kekerasan terhadap perempuan.

3.  Pemda dan DPRD fasilitasi investigasi kasus Soanggama berdarah.

4.  Fasilitasi dialog mahasiswa dan tokoh Intan Jaya dengan Presiden Prabowo dan Menhan.

5.  Presiden dan Menhan segera tarik militer nonorganik dari Intan Jaya dan seluruh Papua.

6.  Tindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke Komnas HAM pada 4 Juli 2026.

GPMI-I menegaskan siap bertanggung jawab atas pernyataan ini.

Editor: Jeri P. Degei