Hanubun Bentangkan Arah RKPD 2027, Dibacakan Wabup Rahantoknam: SDM hingga Infrastruktur Jadi Prioritas

Tribun Nusantara

, 23 Februari 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sambutan Bupati Muhamad Thaher Hanubun dalam forum tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati C. Vially Rahantoknam.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tahunan. Dokumen itu, menurutnya, harus menjadi kompas kebijakan yang konkret, terukur, dan berpijak pada data yang akurat serta analisis teknokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Forum yang dihadiri pimpinan perangkat daerah, camat, akademisi, serta perwakilan media tersebut dimaksudkan untuk membedah rancangan awal RKPD secara substansial. Pemerintah daerah ingin memastikan perencanaan pembangunan tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“RKPD harus menjadi jawaban nyata atas dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Maluku Tenggara,” demikian kutipan sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.

Lima Fokus Pembangunan 2027

Dalam dokumen yang dipaparkan, terdapat lima fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah akan memperkuat investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Akses pendidikan yang merata hingga wilayah desa dan kepulauan menjadi prioritas, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dan lingkungan belajar. Di sektor kesehatan, pelayanan dasar yang terjangkau dan penanganan stunting menjadi perhatian utama.

Kedua, pengentasan kemiskinan.

Angka kemiskinan yang tercatat 21,16 persen dinilai masih tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Karena itu, pendekatan berbasis data dan kolaboratif akan diintensifkan. Bantuan sosial akan dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri.

Ketiga, penanganan pengangguran dan pembukaan lapangan kerja.

Pemerintah daerah menempuh dua jalur: peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata diharapkan menjadi sektor unggulan penyerap tenaga kerja.

Keempat, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, menurut pemerintah daerah, harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga komoditas harus memberi manfaat nyata bagi petani dan nelayan, bukan berhenti pada rantai distribusi tertentu.

Kelima, pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Dengan keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut selektif dan inovatif dalam merancang belanja infrastruktur. Konektivitas antarkawasan dipandang penting untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan membuka akses ekonomi.

Perencanaan Berbasis Kualitas

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan ruang demokrasi substantif, tempat aspirasi masyarakat dan pandangan pemangku kepentingan dipertemukan dengan kerangka kebijakan pembangunan.

Keterbatasan anggaran, menurut pemerintah daerah, tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Justru dalam kondisi terbatas, perencanaan harus semakin presisi dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang berbobot—bukan sekadar catatan angka dan program, melainkan peta jalan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.