Hanubun Buka Opsi Pinjaman Rp50 Miliar untuk Infrastruktur Kei Besar

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, membuka kemungkinan pemerintah daerah mengajukan pinjaman sebesar Rp50 miliar guna membiayai pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kei Besar. Opsi itu mencuat saat ia membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati, Senin, 30 Maret 2026.

Hanubun mengatakan kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas pasar di sejumlah titik di Kei Besar membutuhkan penanganan segera. Menurut dia, keterbatasan anggaran rutin daerah tak bisa terus dijadikan alasan untuk menunda pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau kita pinjam Rp50 miliar saja tidak ada masalah, yang penting kembali pada waktunya,” ujar Hanubun, disambut tepuk tangan peserta forum.

Ia menyebut sejumlah ruas jalan terputus, jembatan rusak, hingga rencana pembangunan pasar di Elat sebagai prioritas mendesak. Infrastruktur tersebut, kata dia, menjadi urat nadi mobilitas orang dan distribusi barang di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Menurut Hanubun, pemerintah daerah terbuka terhadap skema pembiayaan alternatif sepanjang sah secara hukum, terukur secara fiskal, dan dapat dikembalikan sesuai ketentuan. Ia bahkan meminta agar selepas Musrenbang, perangkat daerah segera menyiapkan langkah administratif untuk membuka komunikasi terkait opsi pembiayaan tersebut.

“Keterbatasan fiskal tidak boleh membuat masyarakat terus kesulitan karena akses jalan dan jembatan rusak,” katanya.

Meski terdengar optimistis, Hanubun menegaskan bahwa setiap keputusan pinjaman harus melalui mekanisme yang berlaku, termasuk persetujuan DPRD. “Yang penting DPRD setuju, selesai,” ujarnya setengah berseloroh, sebelum kembali menekankan pentingnya kehati-hatian dan transparansi.

Wacana pinjaman daerah itu menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian dalam forum Musrenbang. Di tengah tekanan kebutuhan pembangunan dan ruang fiskal yang sempit, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan antara menunggu alokasi bertahap atau mengambil langkah percepatan dengan konsekuensi beban pengembalian di masa mendatang.

Bagi warga Kei Besar, perdebatan teknis itu pada akhirnya bermuara pada satu harapan sederhana: akses jalan yang layak, jembatan yang aman dilintasi, dan pasar yang bisa menggerakkan roda ekonomi lokal.