Hanubun: RKPD 2027 Harus Realistis, Jangan Penuhi dengan Program Tak Terukur

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 secara realistis dan terukur, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang masih terbatas.

Pernyataan itu disampaikan Hanubun saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati, Senin, 30 Maret 2026. Di hadapan pimpinan OPD dan anggota DPRD, ia menekankan bahwa tantangan keuangan daerah ke depan tidak ringan.

Di satu sisi, kebutuhan pembangunan terus meningkat. Di sisi lain, ruang fiskal semakin menyempit akibat tingginya beban belanja pegawai dan kewajiban rutin lainnya. Dalam situasi tersebut, menurut Hanubun, perencanaan tidak boleh lagi dipenuhi daftar keinginan yang sulit direalisasikan.

“RKPD 2027 harus disusun realistis. Jangan kita duduk susun barang-barang yang tidak realistis sesuai fakta lapangan,” ujarnya.

Hanubun meminta agar seluruh usulan program disaring secara selektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2027 harus difokuskan pada isu-isu mendasar, seperti penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Menurut dia, setiap program yang dimasukkan dalam dokumen RKPD wajib memiliki indikator hasil yang jelas, target yang terukur, serta dampak yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. “Program harus jelas hasilnya, target harus terukur, anggaran harus realistis, dan kegiatan harus berdampak,” katanya.

Hanubun menilai Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda formal tahunan yang sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Forum tersebut, kata dia, harus menjadi ruang pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah secara disiplin dan efisien.

Ia berharap RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen pengendali kebijakan, bukan sekadar dokumen administratif. Dalam konteks daerah kepulauan dengan keterbatasan fiskal seperti Maluku Tenggara, menurutnya, ketepatan memilih prioritas jauh lebih penting dibanding memperbanyak program.

“Yang kita butuhkan bukan banyaknya kegiatan, tetapi kegiatan yang tepat dan bisa dirasakan rakyat,” ujar Hanubun.

Penegasan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam merumuskan belanja pembangunan 2027, dengan tekanan pada efisiensi dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.