HAPAK LAWAN MONOPOLI EKONOMI DI TANAH ADAT: PENGUSAHA AMUNGME-KAMORO TAK MAU LAGI JADI PENONTON

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

HAPAK LAWAN MONOPOLI EKONOMI DI TANAH ADAT: PENGUSAHA AMUNGME-KAMORO TAK MAU LAGI JADI PENONTON

Timika Tribunnusantara-web.id — Ledakan investasi dan proyek bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Mimika ternyata belum sepenuhnya membawa keadilan bagi masyarakat adat pemilik negeri. Di tengah megahnya pembangunan dan derasnya arus bisnis, pengusaha asli Amungme dan Kamoro justru dinilai terus tersingkir dari tanah mereka sendiri.13/05/2026.

Kondisi inilah yang memicu lahirnya Honai Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK), sebuah organisasi yang kini tampil sebagai benteng perlawanan ekonomi sekaligus penyambung suara pengusaha lokal yang selama ini merasa dibungkam oleh dominasi pemilik modal besar.

Melalui Koordinator Humas, DIANU OMALENG, HAPAK menegaskan bahwa mereka tidak lagi ingin melihat masyarakat adat hanya menjadi penonton saat kekayaan alam dan proyek besar terus berputar di atas tanah ulayat Amungsa dan Mimika Wee.

“Pemilik negeri tidak boleh terus-menerus dipinggirkan. Orang datang menikmati proyek, menguasai usaha, mengatur ekonomi, sementara anak-anak negeri hanya kebagian debu pembangunan,” tegas perwakilan HAPAK.

HAPAK menilai selama ini peluang usaha strategis lebih banyak dikuasai kelompok bermodal besar dan jaringan tertentu, sedangkan pengusaha asli Papua terus terbentur birokrasi, akses modal, hingga praktik persaingan yang dinilai tidak sehat.

Ironisnya, masyarakat adat yang memiliki hak ulayat justru kerap diposisikan sebagai pelengkap formalitas setiap kali investasi masuk. Nama masyarakat dipakai, tetapi keterlibatan nyata dalam perputaran ekonomi dinilai sangat minim.

“Jangan jadikan orang Amungme dan Kamoro sekadar stempel adat untuk melancarkan investasi, tetapi setelah proyek berjalan masyarakat asli malah disingkirkan,” kritik HAPAK.

Organisasi ini hadir membawa misi besar: menghancurkan stigma bahwa pengusaha asli Papua tidak mampu mengelola usaha besar atau bersaing secara profesional.

Menurut HAPAK, cara pandang seperti itu selama ini menjadi alat pembenaran untuk terus menutup ruang bagi pengusaha lokal.

“Kami bukan tidak mampu. Kami hanya terlalu lama ditutup aksesnya. Kalau diberikan ruang yang adil, pengusaha Amungme dan Kamoro bisa berdiri sejajar,” ujar DIANU OMALENG.

Sebagai bentuk keseriusan, HAPAK menyatakan siap mengawal dan mengawasi distribusi proyek pemerintah maupun pola kemitraan swasta agar kebijakan afirmasi tidak lagi hanya menjadi jargon politik menjelang kepentingan tertentu.

Kemunculan HAPAK kini menjadi alarm keras bagi para pemangku kepentingan di Mimika: masyarakat adat mulai bangkit dan menuntut hak ekonominya secara terbuka.

Pesan mereka tegas — tanah adat bukan ladang monopoli segelintir elite, dan pengusaha lokal tidak akan lagi diam melihat negerinya dikuasai orang lain.

(*****)