Hardiknas 2026: Kadisdik Malra Sentil Keras Jakarta—Pendidikan Kepulauan Masih Dianaktirikan

Tribun Nusantara

, 29 April 2026

Hardiknas 2026: Kadisdik Malra Sentil Keras Jakarta—Pendidikan Kepulauan Masih Dianaktirikan

Langgur, Tribunnusantara-web.id Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Maluku Tenggara tidak diwarnai euforia semata. Dari panggung resmi, kritik tajam justru dilontarkan langsung ke arah kebijakan pusat yang dinilai belum adil terhadap wilayah kepulauan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, secara terbuka menyebut bahwa pendekatan pembangunan pendidikan nasional hingga kini masih berwatak “daratan”—seragam, kaku, dan abai terhadap realitas geografis kepulauan.

“Ini bukan lagi soal teknis. Ini soal keadilan yang belum benar-benar hadir,” tegasnya di hadapan peserta Dialog Pendidikan.

Pernyataan itu seolah membuka fakta yang selama ini dirasakan, namun jarang diucapkan secara terang: wilayah kepulauan masih berjuang dalam sistem yang tidak dirancang untuk mereka.

Ketimpangan yang Dipelihara Sistem

Di Maluku Tenggara, persoalan pendidikan bukan sekadar angka.         Distribusi guru yang timpang, capaian literasi dan numerasi yang masih berada di level bawah, hingga standar pelayanan minimal yang belum terpenuhi menjadi gambaran nyata bahwa ada masalah mendasar yang belum disentuh serius.

Geografi bukan sekadar tantangan alam, melainkan faktor yang kerap diabaikan dalam perumusan kebijakan. Ketika laut menjadi penghubung utama, negara justru masih menggunakan logika darat dalam menghitung kebutuhan.

Akibatnya jelas: akses pendidikan tersendat, kehadiran guru tidak merata, dan kualitas layanan tertinggal.

“Efisiensi boleh pada anggaran, tapi jangan jadikan itu alasan untuk membiarkan ketimpangan terus terjadi,” sindirnya.

Digitalisasi: Solusi atau Pengalihan Isu?

Langkah digitalisasi melalui aplikasi MTH Smart digadang sebagai inovasi. Administrasi guru dipermudah, layanan dipercepat.                    

Namun pertanyaan kritis muncul: apakah digitalisasi cukup untuk menjawab persoalan wilayah yang bahkan akses dasarnya masih terbatas?

Di banyak wilayah terpencil, konektivitas masih menjadi kemewahan.                  

Tanpa infrastruktur yang memadai, digitalisasi berisiko menjadi solusi di atas kertas—rapi dalam laporan, lemah di lapangan.

Budaya Jangan Jadi Tameng Seremonial

Pemerintah daerah juga mendorong pendidikan berbasis kearifan lokal melalui festival dan kegiatan budaya. Namun di tengah ketimpangan yang nyata, pendekatan ini dinilai tidak boleh berhenti sebagai simbol.

Budaya tidak bisa dijadikan penutup kekurangan sistem. Ia harus berjalan beriringan dengan keadilan akses dan kualitas.

Jika tidak, maka pendidikan berisiko terjebak dalam dua wajah: kuat di seremoni, lemah dalam realitas.

Pesan Keras: Kepulauan Butuh Keberpihakan, Bukan Sekadar Program

Forum ini pada akhirnya mengirim satu pesan tegas ke pusat: wilayah kepulauan tidak butuh sekadar program nasional, tetapi kebijakan yang berpihak.

Tanpa keberanian mengubah pendekatan, ketimpangan akan terus diwariskan—dan Hardiknas hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa makna perubahan.

Dialog ini menutup rangkaian kegiatan di Maluku Tenggara.        

Namun substansi yang ditinggalkan jauh lebih penting dari seremoni: ketika daerah mulai bersuara lantang, itu tanda bahwa kesabaran terhadap ketidakadilan mulai habis.

"Elang"