HIBAH MOBIL, RUMAH DAN FASILITAS UNTUK KEJARI MIMIKA: PUBLIK CURIGA ADA “MAIN MATA” DI BALIK MANDekNYA KASUS KORUPSI

Tribun Nusantara

, 21 Mei 2026

HIBAH MOBIL, RUMAH DAN FASILITAS UNTUK KEJARI MIMIKA: PUBLIK CURIGA ADA “MAIN MATA” DI BALIK MANDekNYA KASUS KORUPSI

Mimika Tribunnusantara-web.id — Di tengah gunungan kasus dugaan korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah yang belum juga dituntaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika justru terlihat “royal” memberikan hibah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika berupa satu unit mobil Avanza Veloz, dua unit rumah, serta berbagai fasilitas perlengkapan rumah lainnya.22/05/2026

Kebijakan ini langsung memantik kemarahan dan kecurigaan publik. Banyak pihak menilai pemberian fasilitas mewah kepada aparat penegak hukum di tengah mandeknya penanganan kasus korupsi besar sangat tidak etis dan berpotensi mencederai independensi penegakan hukum.

Pertanyaan publik kini semakin liar: ada apa sebenarnya di balik hibah ini.? Mengapa Pemkab Mimika begitu dermawan kepada lembaga yang seharusnya mengawasi dan menyeret pejabat korup ke meja hijau.?

Sorotan tajam itu bukan tanpa alasan. Hingga kini sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas. Mulai dari dugaan penyimpangan dana MTQ XXX Papua 2024 senilai kurang lebih Rp50 miliar, pembebasan lahan 150 hektar Rp22,5 miliar, proyek SPAM Rp1,1 triliun, Jembatan Waa Banti Rp11,8 miliar, dana KONI, hingga sejumlah anggaran lain seperti Lemasa yang terus menjadi perbincangan publik namun terkesan jalan di tempat.

Alih-alih menunjukkan gebrakan pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Mimika justru kembali menerima hibah fasilitas dari pemerintah daerah. Kondisi ini membuat masyarakat menilai Kejari Mimika sedang berada dalam posisi yang sulit dipercaya independensinya.

Publik pun mulai bertanya, apakah hibah tersebut murni bantuan fasilitas negara atau justru telah masuk dalam wilayah konflik kepentingan yang berbahaya bagi penegakan hukum.? Sebab bagaimana mungkin institusi yang sedang diharapkan membongkar dugaan korupsi pejabat daerah justru menerima berbagai fasilitas dari pihak yang berpotensi diperiksa.?

Apalagi Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Setyo Budiyanto, sebelumnya telah mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memberikan hibah kepada institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian demi menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan.

Namun ironisnya, himbauan itu seolah tidak digubris di Mimika.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai penerimaan hibah tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, rakyat saat ini tidak butuh aparat yang nyaman dengan fasilitas, tetapi aparat yang berani menyeret koruptor ke penjara.

“Rakyat tidak butuh kejaksaan yang sibuk terima mobil dan rumah. Yang rakyat butuh adalah keberanian bongkar mafia anggaran di Mimika. Jangan sampai publik menduga ada hubungan timbal balik antara fasilitas dan mandeknya kasus-kasus korupsi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kejaksaan sebagai institusi vertikal sejatinya telah memiliki anggaran sendiri dari negara melalui APBN, sehingga penerimaan hibah dari pemerintah daerah patut dipertanyakan secara moral maupun etik.

Gelombang kritik kini mulai mengarah langsung ke Kejaksaan Agung RI. Sejumlah warga mendesak Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, segera mengevaluasi Kepala Kejaksaan Negeri Mimika karena dinilai gagal menunjukkan ketegasan dalam penanganan kasus korupsi besar di daerah.

Bagi masyarakat, penegakan hukum tidak boleh terlihat “jinak” terhadap penguasa.

Sebab ketika aparat penegak hukum mulai terlihat dekat dengan fasilitas pemerintah daerah, maka kepercayaan publik perlahan runtuh, dan hukum akan dipandang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Kejaksaan Negeri Mimika terkait alasan mendasar pemberian hibah tersebut, termasuk urgensi dan dasar hukumnya. Namun satu hal yang pasti, publik kini tidak lagi diam — rakyat mulai membaca, menilai, dan mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres di balik drama hibah fasilitas untuk aparat penegak hukum di Kabupaten Mimika.

Sumber saat menghubungi redaksi malam ini pukul 23,30,WIT dirinya sangat kecewa dengan kinerja pihak Kejaksaan Negri Mimika dalam penanganan dugaan kasus korupsi.

Editor : Bruce Elang