HKTI Kini Satu Dan Bagian Pemerintah Gubernur Hendrik Lewerissa Dilantik Pimpin HKTI Maluku, Target Swasembada & Eksekusi Potensi Daerah

Tribun Nusantara

, 21 September 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Sudaryono, secara resmi melantik Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Maluku periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Maluku, Lantai 7, Minggu (20/9/2026).

Dalam keterangan pers usai pelantikan, Sudaryono menegaskan bahwa kepengurusan HKTI saat ini telah berbeda secara fundamental dibandingkan periode sebelumnya — satu kepengurusan, terintegrasi dengan pemerintah, dan berfokus pada eksekusi program demi terwujudnya swasembada pangan nasional.

"Pada malam hari ini, saya selaku Ketua Umum DPN HKTI melantik hasil Musda HKTI Maluku yang menetapkan Bapak Gubernur menjadi Ketua HKTI Maluku untuk lima tahun ke depan," ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan perbedaan mendasar kepengurusan baru ini:

"HKTI yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Dulu ada dualisme, ada dua kepengurusan sehingga tidak fokus. Sekarang HKTI sudah satu, menyatu, dan menjadi bagian dari pemerintah. Banyak ketua HKTI di provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah. Wakil ketua umum kami pun banyak yang menjabat menteri dan wakil menteri — ini memungkinkan program pemerintah berjalan lebih cepat dan terpadu."

HKTI bukan lagi organisasi yang berdiri sendiri, melainkan pelengkap dan penggerak tambahan bagi visi pemerintah, terutama untuk mewujudkan swasembada pangan — tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun luar negeri.

Sudaryono menyoroti kekayaan alam Maluku — perikanan, perkebunan cengkeh, pala, kelapa, hingga hilirisasi yang sedang dikembangkan.

"Potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan di Maluku sangat besar. Tapi potensi tidak cukup hanya menjadi potensi — harus dieksekusi agar membawa dampak ekonomi nyata bagi rakyat di desa-desa, meningkatkan PAD daerah, dan menyejahterakan masyarakat secara luas."

Ia juga menyebutkan alokasi anggaran Rp9,9 triliun selama 2025–2027 dari Kementerian Pertanian untuk revitalisasi perkebunan nasional — mencakup tebu, kelapa, kakao, mete, pala, lada, dan lainnya. Sudaryono telah meminta agar bantuan untuk kelapa dan pala seluas 500 hektar yang sudah ada segera ditambah.

Pertanian Kunci Kesejahteraan, Bukan Butuh Keahlian Khusus

"Pertanian itu sederhana: cuma satu — harus ditanam. Untuk menanam, butuh bibit, pupuk, alat, dan lahan. Semua itu sedang dipenuhi pemerintah," tegasnya.

Pertanian, kata Sudaryono, adalah jalan termudah untuk menyejahterakan rakyat karena tidak butuh keahlian khusus, sertifikasi, atau ijazah. Siapa pun bisa menanam — padi, jagung, singkong — hasilnya dimakan, sisanya dijual.

Ia juga menawarkan program cetak sawah di Maluku:

"Kalau ada lahan kosong yang belum dimanfaatkan, sampaikan ke kami. Kami tambah anggaran untuk cetak sawah di Maluku. Lahan tidur harus jadi lahan produktif."

Sudaryono mengungkapkan, HKTI telah menyiapkan 1.700 Dapur Makanan Pendamping Gizi (MPG) yang siap diaktifkan, terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) — termasuk Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua.

"Pertanian bukan sekadar soal pangan. Ini juga soal kesehatan, soal pendidikan, soal mencegah radikalisme. Kalau rakyat bisa menanam, bisa makan, dan bisa menjual — kesejahteraan tumbuh, dan kedamaian pun terjaga."

Pelantikan Gubernur Hendrik Lewerissa sebagai Ketua HKTI Maluku periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum penggerak pertanian dan perikanan di wilayah ini. Dengan dukungan pusat dan sinergi pemerintah dari atas ke bawah, Maluku ditargetkan tak hanya kaya potensi, tetapi kaya hasil — dan kesejahteraan rakyat di desa-desa menjadi kenyataan.

(H.R)