HMI Cabang Tual-Malra Soroti Krisis Listrik Dua Bulan di Pulau Kur Kota Tual, Desak Kantor Pusat PT PLN (Persero) Turun Tangan

Tribun Nusantara

, 01 Maret 2026

HMI Cabang Tual-Malra Soroti Krisis Listrik Dua Bulan di Pulau Kur Kota Tual, Desak Kantor Pusat PT PLN (Persero) Turun Tangan

TUAL, Tribunnusantara-web.id Krisis kelistrikan yang terjadi di Kecamatan Pulau Kur dan Kur Selatan, bagian dari wilayah administratif Kota Tual, Maluku, kian memprihatinkan. Pemadaman listrik yang berlangsung hampir dua bulan terakhir belum juga menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan semakin dirasakan dampaknya saat memasuki bulan suci Ramadan.

Surat terbuka masyarakat menyebutkan bahwa pemadaman terjadi hampir setiap hari, baik siang maupun malam. Kondisi ini diduga akibat kerusakan mesin pada PLN Ranting Kur yang berada di wilayah Kota Tual dan hingga kini belum tertangani secara optimal.

Sebagai perusahaan milik negara yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan listrik dinilai tidak boleh terhenti berlarut-larut, terlebih di wilayah kepulauan seperti Kota Tual yang sangat bergantung pada sistem pembangkit lokal. Warga mengaku kecewa karena selama dua bulan terakhir belum ada solusi permanen yang dirasakan.

Menanggapi situasi tersebut, DEDI SURYADI TAMHER, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual-Malra, menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat pelayanan publik dan memerlukan intervensi langsung dari tingkat pusat.

“Kondisi darurat penerangan di Pulau Kur dan Kur Selatan, Kota Tual, sudah berlangsung dua bulan tanpa kepastian penyelesaian permanen. Ini bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Kami meminta Kantor Pusat PT PLN (Persero) atau Direksi PT PLN (Persero) di Jakarta untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Menurutnya, transparansi sangat dibutuhkan, terutama terkait penyebab kerusakan mesin, ketersediaan suku cadang, serta langkah percepatan pemulihan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan Kota Tual.

Ia menambahkan, apabila kendala bersifat teknis dan membutuhkan dukungan anggaran atau penggantian unit pembangkit, maka keputusan strategis harus segera diambil agar masyarakat Kota Tual, khususnya di Pulau Kur dan Kur Selatan, tidak terus dirugikan.

“Pulau Kur adalah bagian dari NKRI dan wilayah sah Kota Tual. Pelayanan dasar seperti listrik tidak boleh terkesan dianaktirikan karena faktor geografis. Negara harus hadir melalui BUMN secara nyata,” lanjutnya.

Masyarakat berharap ada langkah cepat berupa perbaikan total mesin pembangkit, penyediaan genset cadangan, atau skema distribusi alternatif agar pemadaman tidak lagi terjadi pada momen-momen penting seperti berbuka puasa dan sahur.

Hingga berita ini diturunkan, warga Kota Tual masih menantikan tanggapan resmi serta langkah konkret dari manajemen PLN guna mengakhiri krisis listrik yang berkepanjangan di Pulau Kur dan Kur Selatan."pungkasnya.

“Evav”