Ilusi Penghargaan di Tengah Defisit Keamanan: Kontradiksi yang Tak Bisa Lagi Ditutup-Tutupi di Mimika

Tribun Nusantara

, 04 Mei 2026

Ilusi Penghargaan di Tengah Defisit Keamanan: Kontradiksi yang Tak Bisa Lagi Ditutup-Tutupi di Mimika

Mimika, Tribunnusantara-web.id Deretan penghargaan yang diraih pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir terus dipromosikan sebagai bukti keberhasilan tata kelola.04/05/2026                            

Namun di balik narasi prestasi itu, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: rasa aman masyarakat masih rapuh, bahkan di ruang publik yang seharusnya dilindungi negara.

Kasus kriminalitas jalanan yang terjadi di kawasan Irigasi Ujung baru-baru ini menjadi potret nyata. Korbannya bukan hanya warga biasa, tetapi juga seorang aparatur sekaligus penggerak pemuda. Peristiwa ini menegaskan satu hal: penghargaan administratif tidak serta-merta berbanding lurus dengan jaminan keamanan warga.

Ketua Cabang  Timika, , menilai bahwa pemerintah saat ini terjebak dalam euforia simbolik yang mengabaikan problem substantif.

“Keberhasilan pemerintahan tidak bisa diukur dari banyaknya piagam yang diterima, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa aman dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan benturan antara dua realitas.                

Di satu sisi, pemerintah berhasil memenuhi indikator administratif yang menghasilkan berbagai penghargaan di tingkat nasional.                        

Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi ancaman nyata akibat minimnya penerangan jalan, terbatasnya pos keamanan, dan meningkatnya aksi kriminalitas.

Kontradiksi ini memperlihatkan adanya disonansi dalam tata kelola pemerintahan.                

Ketika birokrasi sibuk membangun citra keberhasilan, warga justru dihantui rasa takut saat beraktivitas di malam hari.                                

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya capaian-capaian tersebut?

Pengamat menilai, persoalan keamanan di Mimika bukanlah fenomena yang berdiri sendiri.              

Ia merupakan hasil dari perencanaan yang belum menempatkan aspek keselamatan publik sebagai prioritas utama.      

Kawasan minim penerangan menciptakan ruang rawan, sementara pendekatan penanganan yang cenderung reaktif membuat masalah terus berulang.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada lemahnya pendekatan berbasis riset dalam kebijakan keamanan. Perencanaan yang tidak didukung data kerawanan wilayah dinilai membuat intervensi pemerintah bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, jaminan keamanan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah.              

Kegagalan menghadirkan rasa aman tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pembiaran terhadap ancaman kekerasan di ruang publik.

Untuk itu, sejumlah langkah mendesak dinilai perlu segera dilakukan.

Di antaranya adalah audit menyeluruh terhadap infrastruktur penerangan jalan, pembangunan pos keamanan di titik rawan, serta penguatan patroli preventif oleh aparat.    

Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan organisasi pemuda juga dianggap penting dalam membangun sistem keamanan berbasis komunitas.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur yang harus diuji di lapangan.

Tanpa rasa aman yang nyata, setiap pencapaian administratif berisiko menjadi sekadar ilusi—indah di atas kertas, tetapi kosong dalam kenyataan.

Di tengah kondisi ini, publik kini menunggu langkah konkret. Sebab bagi masyarakat Mimika, keamanan bukanlah simbol prestasi, melainkan kebutuhan dasar yang tak bisa ditunda.

"Elang Kei"