JANGAN BIARKAN MALUKU TERUS TERTINGGAL!” — GUBERNUR DAN KEPALA DAERAH MALUKU DATANGI KEMENTERIAN PU, TAGIH PEMBANGUNAN UNTUK WILAYAH KEPULAUAN

Tribun Nusantara

, 11 Mei 2026

“JANGAN BIARKAN MALUKU TERUS TERTINGGAL!” — GUBERNUR DAN KEPALA DAERAH MALUKU DATANGI KEMENTERIAN PU, TAGIH PEMBANGUNAN UNTUK WILAYAH KEPULAUAN

JAKARTA, Tribunnusantara-web.id Merasa pembangunan di wilayah kepulauan masih kerap tertinggal dibanding daerah lain, Hendrik Lewerissa bersama para bupati dan wali kota se-Maluku akhirnya “turun gunung” mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (11/5/2026).

Mereka datang bukan sekadar bersilaturahmi birokrasi.

Mereka datang membawa satu pesan tegas: Maluku tidak boleh terus dipinggirkan dalam pembangunan nasional.

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu digelar bersama Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.

Turut hadir dalam rombongan tersebut Muhamad Thaher Hanubun bersama para kepala daerah lain dari kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Dalam forum itu, para kepala daerah secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan klasik yang sampai hari ini masih membelit daerah kepulauan: banjir, keterbatasan jaringan irigasi, minimnya infrastruktur sumber daya air, hingga lemahnya konektivitas pelayanan masyarakat akibat kondisi geografis yang terpisah laut.

Mereka menegaskan, Maluku selama ini menghadapi tantangan pembangunan yang jauh lebih berat dibanding daerah daratan. Biaya mahal, akses sulit, dan wilayah yang tersebar membuat pembangunan sering berjalan lambat, sementara kebutuhan masyarakat terus mendesak.

Karena itu, kedatangan para kepala daerah ke Kementerian PU dinilai sebagai langkah serius untuk “mengetuk” perhatian pemerintah pusat agar Maluku tidak lagi hanya menjadi penonton dalam agenda pembangunan nasional.

“Wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Butuh perlakuan khusus dan keberpihakan nyata,” menjadi semangat yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Bagi Kabupaten Maluku Tenggara, persoalan infrastruktur sumber daya air dan pembangunan dasar menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung pelayanan masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan yang masih terbatas aksesnya.

Pertemuan itu juga menjadi sinyal kuat bahwa kepala daerah di Maluku mulai membangun solidaritas bersama untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara kolektif di tingkat pusat — bukan bergerak sendiri-sendiri.

Sebab bagi masyarakat Maluku, pembangunan bukan lagi soal janji di atas kertas.

Masyarakat menunggu bukti nyata: jalan yang layak, pengendalian banjir yang serius, irigasi yang berfungsi, dan infrastruktur yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat di pulau-pulau kecil.

Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat.

Apakah suara daerah kepulauan benar-benar didengar, atau Maluku kembali harus menunggu di ujung antrean pembangunan nasional?

(*****)