"Jangan Jadi Menara Gading, Benhur Wattubun: Kampus Maluku Wajib Lahirkan Solusi Nyata untuk Rakyat"

Tribun Nusantara

, 26 Agustus 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Wattubun, menyampaikan pesan tegas di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon, Rabu (26/8/2026): perguruan tinggi tidak boleh sekadar menjadi ruang penyampaian ilmu, melainkan harus bertransformasi menjadi kekuatan strategis yang menjawab persoalan nyata pembangunan di Maluku.

Benhur menegaskan, perguruan tinggi memegang peran sentral dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan kekuatan intelektual, sumber daya manusia, jaringan, serta kemampuan riset dan inovasi kampus memiliki modal besar untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya teoritis, tetapi berguna untuk memahami persoalan pembangunan sekaligus merumuskan jalan keluarnya," ujar Benhur.

Khusus untuk Maluku yang berkarakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan unik, kebijakan tidak boleh lagi hanya berdasar asumsi. Setiap keputusan harus ditopang kajian ilmiah dan data yang akurat. Karena itu, kampus wajib melahirkan pengetahuan yang kontekstual, relevan, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Maluku.

Benhur menyoroti bahwa ketiga pilar utama perguruan tinggi  Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus saling menguatkan:

-Pendidikan melahirkan generasi muda yang kompeten, kritis, dan siap menjawab kebutuhan dunia kerja

-Penelitian diarahkan menghasilkan kajian dan inovasi yang sesuai potensi serta karakteristik wilayah kepulauan Maluku

-Pengabdian menjadi ruang penerapan ilmu dan teknologi secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

"Jika ketiganya dikelola secara sinergis, Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat menjadi kekuatan sosial yang nyata dan memberikan dampak langsung bagi percepatan pembangunan daerah," tegasnya.

Benhur mendesak terbangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi. Kampus tidak boleh diposisikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri, sementara pemerintah merumuskan kebijakan tanpa landasan kajian yang kuat.

"Pemerintah, legislatif dan perguruan tinggi harus bersinergi agar kebijakan publik tidak hanya lahir dari pertimbangan politik dan administratif, tetapi juga berpijak pada kajian ilmiah," tegas Benhur.

DPRD Maluku sendiri, lanjutnya, terus mendorong agar seluruh kebijakan pembangunan daerah semakin berbasis riset, sehingga keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik bukan keputusan yang bersifat umum dan jauh dari realitas wilayah kepulauan Maluku.

(H.R)