JANGAN JADIKAN TANAH ADAT KAMI MEDAN OPERASI DAN AIR MATA PAPUA SEBAGAI PANGGUNG POLITIK!” 7 Suku Mimika Ngamuk

Tribun Nusantara

, 10 Mei 2026

“JANGAN JADIKAN TANAH ADAT KAMI MEDAN OPERASI DAN AIR MATA PAPUA SEBAGAI PANGGUNG POLITIK!”

       7 Suku Mimika Ngamuk

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id Kesabaran rakyat adat Mimika seperti mencapai batasnya. Di tengah luka berdarah Tragedi Kali Kabur dan konflik Kwamki Lama yang belum juga terjawab terang, Forum Pemuda 7 Suku Mimika akhirnya mengeluarkan maklumat perlawanan terbuka yang mengguncang publik Papua Tengah.11/05/2026.

Maklumat bertajuk “Mimika Berduka, Mimika Terluka, Mimika Melawan Lupa” itu bukan lagi sekadar seruan belasungkawa. Isinya berubah menjadi ledakan kemarahan rakyat adat terhadap negara, pemerintah daerah, dan pendekatan keamanan yang dinilai terus menjadikan Papua sebagai halaman konflik tanpa ujung.

Dengan bahasa yang tajam dan tanpa tedeng aling-aling, tujuh suku besar — Amungme, Kamoro, Mee, Moni, Damal, Dani, dan Nduga — menuding tanah adat mereka terus dijadikan ruang ketakutan, sementara rakyat dipaksa hidup di bawah bayang-bayang senjata.

“Stop jadikan honai kami ladang operasi. Stop jadikan dusun kami hidup dalam teror,” tegas isi maklumat tersebut.

Pernyataan itu langsung menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat keamanan yang selama ini terus berbicara soal stabilitas, tetapi dinilai gagal melindungi nyawa warga sipil Papua.

Forum Pemuda 7 Suku bahkan secara terang-terangan menyindir elite kekuasaan yang dianggap sibuk mengurus jabatan, proyek, dan seremoni politik di saat rakyat Mimika sedang menangis kehilangan keluarga mereka.

“Mimika berdarah, tapi elite masih sibuk pencitraan,” demikian nada keras yang terbaca dalam isi maklumat tersebut.

Bagi mereka, pemimpin yang hanya datang saat pembagian kekuasaan tetapi menghilang ketika rakyat ditembak, hanyalah penguasa tanpa nurani.

Maklumat itu juga menyoroti dugaan politisasi tragedi Papua. Air mata mama-mama Papua disebut terus dijadikan bahan pidato, sementara penyelesaian konflik dan perlindungan warga sipil nyaris tidak pernah benar-benar hadir.

“Penguasa yang sibuk menjaga kursi tetapi gagal menjaga nyawa rakyat adalah pengkhianat tanah adat,” tulis Forum Pemuda 7 Suku Mimika.

Tidak berhenti di situ, mereka melontarkan tuntutan keras:

usut tuntas Tragedi Kali Kabur dan konflik Kwamki Lama secara terbuka, evaluasi total pendekatan keamanan di Mimika, hentikan dugaan “operasi sunyi” di tanah Amungme-Kamoro, hingga mendesak Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah turun langsung menemui keluarga korban tanpa bersembunyi di balik OPD dan pejabat bawahan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada penggunaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil yang dinilai lebih banyak menghidupi elite dibanding menyentuh honai, sekolah, dan layanan kesehatan rakyat Papua di kampung-kampung.

“Rakyat Papua tidak butuh janji. Rakyat Papua butuh hidup tanpa ketakutan,” tegas mereka.

Maklumat tersebut ditembuskan ke Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Komnas HAM, DPR Papua Tengah, hingga seluruh rakyat Mimika.

Di tengah bara konflik yang terus menyala di Papua, maklumat 7 suku ini menjadi sinyal keras bahwa kemarahan rakyat adat mulai berubah menjadi perlawanan moral terbuka terhadap negara yang dianggap terlalu lama membiarkan Papua hidup dalam luka.

(*****)