JEMPUT BLOK MASELA ATAU JADI PENONTON DI TANAH SENDIRI! YAYASAN SOLAGRACIA UNDANG BUPATI TANIMBAR, DESAK PETA JALAN SDM LOKAL YANG NYATA

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 10 Oktober 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

JEMPUT BLOK MASELA ATAU JADI PENONTON DI TANAH SENDIRI! YAYASAN SOLAGRACIA UNDANG BUPATI TANIMBAR, DESAK PETA JALAN SDM LOKAL YANG NYATA

JEMPUT BLOK MASELA ATAU JADI PENONTON DI TANAH SENDIRI! YAYASAN SOLAGRACIA UNDANG BUPATI TANIMBAR, DESAK PETA JALAN SDM LOKAL YANG NYATA

 TANIMBAR, MALUKU Tribunnusantara-web.id —Proyek strategis Blok Masela membawa harapan besar bagi masa depan ekonomi Kepulauan Tanimbar. Namun, di balik potensi investasi dan peluang kerja yang menjanjikan, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan pemerintah daerah: **sudah siapkah putra-putri Tanimbar menjadi pelaku utama pembangunan, atau justru hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam daerahnya dikelola dalam skala besar?*

Pertanyaan kritis tersebut kini disuarakan dunia pendidikan. Perguruan Yayasan Solagracia Duan Lolat Barkei Saumlaki (YSDLB) secara resmi mengundang Bupati Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kuliah umum bertema *“Mempersiapkan SDM Tanimbar untuk Menjemput Blok Masela”.10/10/26

Undangan tertanggal 7 Oktober 2026 itu bukan sekadar agenda akademik. Di baliknya, terdapat pesan kuat bahwa persiapan sumber daya manusia (SDM) lokal tidak boleh berjalan lambat, apalagi hanya menjadi slogan dalam pidato pembangunan.

*Blok Masela Bergerak, Kesiapan SDM Lokal Jangan Jalan di Tempat*

Pendiri Yayasan Solagracia, Pdt. Yusak Weriratan, S.Th., MA., M.Pd.K., menaruh perhatian terhadap masa depan generasi muda Tanimbar di tengah peluang besar yang ditawarkan pengembangan Blok Masela.

Menurut semangat yang diusung dalam agenda tersebut, generasi muda harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang relevan, peningkatan keterampilan, pelatihan kerja, penguasaan teknologi, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sebab, peluang ekonomi berskala besar tidak otomatis menjamin masyarakat setempat memperoleh manfaat secara maksimal. Tanpa perencanaan yang terarah, pendidikan yang sesuai kebutuhan pasar kerja, dan koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta dunia usaha, masyarakat lokal berisiko menghadapi persaingan tanpa persiapan yang memadai.

“Kami mohon Bupati hadir. Karena kebijakan daerah dalam menyiapkan SDM akan menentukan apakah anak Tanimbar menjadi pelaku utama atau hanya penonton di rumah sendiri,**” demikian pesan yang disampaikan pihak yayasan dalam mendorong keterlibatan langsung kepala daerah.

Pesan ini patut menjadi perhatian serius. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat setempat memperoleh akses pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

 Bupati Jangan Hanya Hadir, Publik Menunggu Langkah Konkret

Kuliah umum tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026, bertempat di Aula YSDLB Saumlaki. Kegiatan ini direncanakan melibatkan mahasiswa STTIMASS, siswa SMAK-SGS, dosen, serta para guru.

Mereka merupakan bagian dari generasi yang akan menghadapi perubahan sosial dan ekonomi ketika pengembangan Blok Masela memasuki tahapan-tahapan penting berikutnya.

Karena itu, kehadiran Bupati Kepulauan Tanimbar diharapkan tidak berhenti pada penyampaian sambutan seremonial. Momentum tersebut semestinya dimanfaatkan untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal.

Publik, khususnya kalangan pendidikan dan generasi muda, layak memperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan penting.

Pertama, apakah pemerintah daerah telah memiliki **peta jalan penyiapan SDM Tanimbar** yang terukur, lengkap dengan target, tahapan pelaksanaan, dan instansi penanggung jawab?

Kedua, apakah pemerintah telah memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang berpotensi muncul dari pengembangan Blok Masela, mulai dari keterampilan teknis, keselamatan kerja, administrasi, logistik, hingga bidang pendukung lainnya?

Ketiga, sejauh mana pemerintah daerah akan memperkuat pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, beasiswa, serta kemitraan antara sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan terkait?

Keempat, mekanisme apa yang akan dibangun untuk memperluas akses putra-putri Tanimbar terhadap peluang kerja dan usaha tanpa mengabaikan standar kompetensi, ketentuan hukum, serta prinsip persaingan yang adil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuntutan yang berlebihan. Justru itulah bentuk partisipasi publik yang diperlukan agar peluang pembangunan tidak berlalu tanpa persiapan yang matang.

  Landasan Hukum Jelas, Persiapan SDM Tidak Boleh Diabaikan

Desakan agar pemerintah daerah memperkuat kualitas SDM memiliki landasan hukum yang relevan.

*1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ketentuan tersebut memperkuat pentingnya kebijakan pendidikan yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan kompetensi generasi muda.

*2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam konteks Blok Masela, pemerintah daerah perlu menggunakan kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan untuk memperkuat pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan koordinasi lintas sektor.

*3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah*

Pasal 9 menegaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja. Pasal 11 juga mengatur hak tenaga kerja untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi melalui pelatihan kerja.

Artinya, peningkatan keterampilan bukan sekadar wacana, melainkan bagian penting dari pembangunan ketenagakerjaan. Program pelatihan di Tanimbar perlu disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

*4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*

Peraturan ini mengubah ketentuan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan menekankan optimalisasi dampak pembangunan, termasuk penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

Dalam pelaksanaannya, manfaat proyek perlu diupayakan melalui koordinasi yang efektif, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan kewenangan masing-masing. Ketentuan-ketentuan itu tidak serta-merta menjamin setiap pekerjaan Blok Masela harus diberikan kepada warga lokal, tetapi menegaskan pentingnya pendidikan bermutu, peningkatan kompetensi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja yang adil.

*. YSDLB Membuka Ruang, Pemerintah Harus Menjawab dengan Program*

Inisiatif Yayasan Solagracia patut diapresiasi karena menghadirkan ruang dialog antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah. Namun, dampak kegiatan ini akan lebih berarti apabila menghasilkan tindak lanjut yang jelas, bukan berakhir setelah kuliah umum selesai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu didorong menyusun agenda kerja yang dapat dievaluasi publik, antara lain pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pendataan kompetensi lulusan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan pendidikan vokasi, serta komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan proyek.

Pemerintah juga perlu membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, lembaga pendidikan, perusahaan pelaksana, dan pelaku usaha agar persiapan SDM lokal berjalan sesuai kebutuhan serta tidak tumpang tindih.

Dengan demikian, generasi muda Tanimbar tidak hanya menerima informasi mengenai besarnya proyek, tetapi juga memiliki jalur yang lebih jelas untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan masa depan mereka.

  *Pertanyaan Terakhir: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Masa Depan Anak Tanimbar?*

Blok Masela bukan semata-mata persoalan investasi dan pembangunan infrastruktur. Proyek ini juga menjadi ujian bagi kemampuan daerah dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan ekonomi.

Kehadiran Bupati pada kuliah umum 12 Oktober 2026 akan menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan komitmen sekaligus mendengar langsung aspirasi dunia pendidikan. Namun, ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa lantang pidato disampaikan, melainkan seberapa jelas rencana yang ditawarkan dan seberapa konsisten program itu dijalankan.

*Jangan sampai investasi bergerak cepat, sementara persiapan generasi muda tertinggal jauh. Jangan sampai peluang kerja terbuka, tetapi anak-anak Tanimbar belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing.*

Tanimbar membutuhkan lebih dari sekadar janji. Tanimbar membutuhkan peta jalan, program nyata, target terukur, dan keberanian mengambil keputusan sejak sekarang.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi mengenai kehadiran Bupati Kepulauan Tanimbar dalam kuliah umum tersebut masih ditunggu. Ruang klarifikasi dan penyampaian rencana konkret dari pemerintah daerah tetap terbuka.

 *Blok Masela harus menjadi momentum untuk memperkuat masa depan masyarakat Tanimbar. Sebab, menjadi tuan rumah pembangunan tidak cukup hanya dengan tinggal di atas tanah yang kaya sumber daya; generasi mudanya juga harus dipersiapkan agar mampu mengambil bagian dalam peluang yang tersedia.*

**Penulis: JCS**

**Editor: Bruce Elang**