JPT Pratama Malra Dilantik, Thaher Hanubun Tegas: Jabatan Bukan Penghargaan, Rakyat Menunggu Kinerja

Tribun Nusantara

, 08 Oktober 2026

JPT Pratama Malra Dilantik, Thaher Hanubun Tegas: Jabatan Bukan Penghargaan, Rakyat Menunggu Kinerja

LANGGUR, TribunNusantara-web.id — Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bukan sekadar seremoni pergantian atau pengisian jabatan. Bagi Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, pelantikan merupakan momentum untuk menegaskan kembali tanggung jawab moral, profesional dan administratif para pejabat yang dipercaya memimpin organisasi perangkat daerah.

Pesan itu disampaikan Bupati Thaher Hanubun saat melantik dan mengambil sumpah/janji para pejabat JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (8/10/2026).

Dalam sambutannya, Thaher menyampaikan pesan keras kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta mereka tidak memandang jabatan sebagai penghargaan, apalagi sebagai posisi yang membuat seseorang merasa aman dari tuntutan kinerja.

“Jabatan bukan penghargaan. Jabatan adalah tanggung jawab dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” tegas Thaher.

Menurutnya, seorang kepala perangkat daerah tidak boleh hanya menjalankan rutinitas administratif, menghadiri rapat maupun menunggu instruksi pimpinan. Kepala OPD harus mampu memimpin organisasi, menentukan prioritas, mengendalikan anggaran, mengelola sumber daya manusia, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan.

Thaher bahkan meminta para pejabat menjadi problem solver, bukan sekadar membawa persoalan kepada kepala daerah.

“Jika ada masalah, saudara datang dengan solusi, bukan membawa masalah,” ujarnya.

Jangan Hanya Kejar Serapan Anggaran

Thaher juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.

Menurutnya, anggaran hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, yang harus dipertanyakan adalah apa hasilnya, apa manfaatnya bagi masyarakat, indikator apa yang dicapai dan perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Anggaran bukan tujuan, anggaran adalah instrumen untuk mencapai hasil pembangunan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pimpinan OPD agar tidak terjebak dalam pola kerja yang hanya mengejar kegiatan dan realisasi anggaran, tetapi lemah dalam menghasilkan dampak pembangunan.

Loyalitas Jangan Berubah Menjadi Loyalitas Pribadi

Pesan lain yang cukup tajam disampaikan Thaher berkaitan dengan loyalitas ASN.

Ia menegaskan, loyalitas pejabat harus ditempatkan dalam kerangka pemerintahan, aturan dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi kepala daerah.

“Loyalitas kepada pimpinan harus ditempatkan dalam kerangka loyalitas kepada pemerintah, aturan dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kepala daerah,” kata Thaher.

Ia juga meminta pejabat berani menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pimpinan.

Thaher tidak menginginkan adanya laporan yang hanya menyenangkan pimpinan, tetapi tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, pejabat yang menyampaikan persoalan secara jujur sekaligus menawarkan solusi jauh lebih dibutuhkan daripada pejabat yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, sementara kondisi organisasi justru bermasalah.

Jangan Bangun Kubu dan Kelompok di Dalam OPD

Thaher juga memberikan peringatan agar pejabat tidak membangun kelompok atau kubu berdasarkan kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga.

Seluruh ASN, kata dia, merupakan abdi negara yang harus diperlakukan secara profesional.

Ia secara tegas meminta para kepala OPD menghentikan pola membedakan bawahan berdasarkan siapa yang dekat dengan pimpinan.

“Jangan membuat kubu-kubu dalam satu dinas,” tegasnya.

Pesan tersebut mempertegas pentingnya profesionalisme dan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan.

Inspektorat Diminta Hadir Sebelum Masalah Menjadi Kasus

Khusus kepada Inspektorat, Thaher memberikan penekanan berbeda.

Inspektorat diminta tidak hanya bekerja setelah kesalahan terjadi, tetapi harus menjadi penjaga kualitas pemerintahan sejak awal.

Fungsi early warning system harus diperkuat sehingga potensi kesalahan administrasi maupun tata kelola dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Inspektorat harus hadir lebih awal, memberikan early warning, memastikan tata kelola benar dan membantu mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum,” demikian pesan Bupati.

Empat Ukuran Pejabat: Integritas, Kompetensi, Manajemen dan Hasil

Thaher kemudian memberikan empat ukuran yang menurutnya harus menjadi cermin bagi para pejabat yang baru dilantik.

Pertama, integritas. Kedua, kompetensi. Ketiga, kemampuan manajemen. Keempat, hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Ia mempertanyakan apakah para pejabat benar-benar dapat dipercaya, menguasai bidang yang dipimpinnya, mampu menggerakkan organisasi serta mampu menghasilkan perubahan bagi masyarakat.

Jika empat hal tersebut tidak terpenuhi, maka jabatan yang diemban dinilai tidak memiliki arti.

“Jangan berpikir bahwa setelah dilantik berarti posisi saudara aman,” tegasnya.

Pelantikan Bukan Akhir, Tetapi Awal Pembuktian

Bupati juga menyampaikan bahwa proses pelantikan dilakukan dalam dua sesi. Masih terdapat satu jabatan yang membutuhkan proses lebih panjang karena harus melalui tahapan rekomendasi hingga tingkat kementerian.

Namun bagi pejabat yang telah dilantik, pesan Thaher sangat jelas: pelantikan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pembuktian.

Mereka kini harus menjawab kepercayaan tersebut melalui kerja nyata.

Bukan sekadar duduk di kursi jabatan.

Bukan sekadar menghadiri rapat.

Bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

Dan bukan pula sekadar memberikan laporan yang menyenangkan pimpinan.

Ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat Maluku Tenggara benar-benar merasakan manfaat dari kepemimpinan mereka.

Sebab jabatan, sebagaimana ditegaskan Thaher Hanubun, adalah kepercayaan yang setiap saat harus dibuktikan dengan pekerjaan.

Editor Bruce Elang