Kabinda Maluku Ingatkan Tual dan Malra: Jangan Terprovokasi, Pemuda Diminta Jadi Penjaga Nalar Publik

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Tual, TribunNusantara.web.id | Di tengah riak isu yang beredar liar di ruang digital dan obrolan publik, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Maluku, Marsekal Pertama TNI R. Harys Soeryo Mahhendro, memilih menyampaikan pesan yang lugas: jangan beri ruang bagi provokasi.

Pesan itu ia sampaikan dalam pertemuan strategis bersama tokoh pemuda dan elemen masyarakat di Kafe Kanda, Jalan Poros Mahkota, Kota Tual, Minggu malam, 29 Maret 2026. Forum yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut mempertemukan pemerintah daerah, aparat, jurnalis, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda lintas organisasi.

“Kita harus mengedepankan fakta, menjaga persaudaraan, dan tidak memberi ruang bagi provokator,” ujar Harys. Ia menekankan bahwa stabilitas sosial bukan semata urusan aparat keamanan, melainkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, tantangan daerah kini tidak hanya bersumber dari dinamika lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh arus geopolitik dan tekanan ekonomi global. Dalam situasi demikian, respons pemerintah dituntut cepat, berbasis data, dan terkoordinasi dengan baik. Kelambanan atau ketidakjelasan informasi, kata dia, kerap menjadi celah bagi disinformasi untuk tumbuh.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tual, Arfah Mina Tamher, menggarisbawahi pentingnya pencegahan radikalisme yang dimulai dari lingkup terkecil: keluarga. Ia mengingatkan bahwa penyebaran paham ekstrem kini tidak lagi konvensional.

“Radikalisme menyebar lewat perangkat digital, melalui telepon genggam dan aplikasi percakapan. Deteksi dini, pengawasan lingkungan, dan edukasi keluarga menjadi kunci agar pengaruh negatif tidak meluas tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan pergeseran lanskap ancaman sosial-dari ruang fisik ke ruang digital-yang menuntut kecakapan baru dalam membaca arus informasi.

Dari kalangan pemuda, Domi Kolyaan menekankan urgensi manajemen informasi berbasis komunitas. Ia mengusulkan pembentukan pusat koordinasi informasi yang dikelola pemuda sebagai simpul klarifikasi dan distribusi informasi yang akurat.

Menurut dia, langkah tersebut dapat mencegah eskalasi konflik akibat kabar bohong, sekaligus mempercepat penanganan bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi, tetapi harus menjadi pengelola dan penjernih informasi,” kata Domi.

Sementara itu, Jusles Karmomyanan mengingatkan bahwa stabilitas sosial tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Minimnya lapangan kerja dan aktivitas produktif bagi anak muda, menurut dia, berpotensi mendorong sebagian dari mereka ke perilaku negatif.

“Pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan kerja produktif adalah solusi konkret untuk menekan kriminalitas dan konflik sosial,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Zein Bugis yang menilai pendekatan keamanan semata tidak cukup menyelesaikan akar persoalan. Ia menyebut peningkatan jumlah aparat belum tentu berbanding lurus dengan menurunnya intensitas konflik.

“Perlu strategi berbasis pemahaman sosial dan partisipasi masyarakat. Konflik tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan struktural, tetapi juga kultural,” kata dia.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tenggara, Agustinus B. Rahakbauw, menambahkan dimensi lain: transparansi dan penegakan hukum yang adil. Menurut dia, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi dan konsistensi penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Pada bagian akhir pertemuan, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Tual, Salim Nuhuyanan, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kapasitas pemerintah daerah. Keterbatasan fiskal, kata dia, berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa ruang sosial yang kosong akibat lemahnya respons negara dapat dimanfaatkan oleh aktor provokatif. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim seperti Kota Tual dan Malra, menurutnya, sangat rentan terdampak kebijakan fiskal yang terlalu ketat. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi ulang kebijakan efisiensi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah.

Pertemuan itu menegaskan satu hal: stabilitas bukanlah keadaan yang hadir dengan sendirinya, melainkan hasil dari kesadaran kolektif untuk menjaga nalar publik, merawat persaudaraan, dan memperkuat solidaritas sosial.

Di Kota Tual dan Malra, pemuda kini didorong untuk berdiri di garis depan-bukan sebagai massa yang mudah digerakkan isu, melainkan sebagai penjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi.

Evav