Kadis Kesehatan Minta Kejelasan Teknis Operasi Katarak Kemensos di Malra

Tribun Nusantara

, 25 Februari 2026

Kadis Kesehatan Minta Kejelasan Teknis Operasi Katarak Kemensos di Malra

Langgur, Tribunnusantara-web.id

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahajaan, meminta kejelasan teknis dan pembagian tanggung jawab dalam rencana pelaksanaan operasi katarak kerja sama dengan Kementerian Sosial RI.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Operasi Katarak bersama Balai Sentra Meohai Kendari dan Direktorat Lanjut Usia di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (23/2/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati serta jajaran Dinas Sosial dan pimpinan rumah sakit, termasuk Direktur RSUD Karel Sadsuitubun Langgur dan RSUD Pratama Elat.

Muhsin menjelaskan, Maluku Tenggara saat ini memiliki dua rumah sakit, namun masih kekurangan dokter spesialis mata tetap. Dokter yang ada hanya bertugas part time dari Ambon dan datang sebulan sekali.

Ia meminta penjelasan rinci terkait pembiayaan operasional, termasuk apakah bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan ditanggung penuh oleh Kementerian Sosial.                              Selain itu, ia meminta kuota peserta dibagi jelas antara wilayah Kei Besar dan Kei Kecil agar memudahkan mobilisasi oleh puskesmas.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan mobilisasi pasien dari desa ke lokasi operasi menjadi kendala utama, terutama biaya transportasi dan konsumsi. Karena itu, ia mengusulkan pelibatan camat dan kepala ohoi serta pengaturan jadwal yang terpisah agar lebih tertib.

Muhsin juga menyoroti pentingnya kesiapan alat kesehatan dan teknisi pendamping guna menghindari gangguan saat operasi. Ia berharap ada standar jelas terkait sarana prasarana, termasuk ruang operasi, listrik, dan genset.

Selain itu, ia meminta operasi tidak dilakukan hingga larut malam demi menjaga kondisi tenaga medis dan keselamatan pasien.

Terkait kriteria peserta, Muhsin meminta penjelasan terbuka soal ketentuan desil dan kemungkinan biaya administrasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.                                                                      Ia juga meminta kejelasan mengenai pembiayaan kegiatan seremonial agar tidak membebani pemerintah daerah.

“Kami hanya ingin semua jelas sejak awal supaya pelaksanaan operasi berjalan aman dan tepat sasaran,”tutup Rahayaan

"Evav"