Kapolres Mimika Absen, PMII dan Cipayung Nilai Aparat Abaikan Dialog Publik

Tribun Nusantara

, 02 Mei 2026

Kapolres Mimika Absen, PMII dan Cipayung Nilai Aparat Abaikan Dialog Publik

M8mika Tribunnusantara-web.id Perayaan Harlah PMII kab Mimika Propinsi Papua Tengah, Kembali membuka ruang diskusi publik yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Timika di Café Ceko, Distrik Mimika Baru,berubah menjadi forum kritik keras terhadap kinerja dan sikap aparat kepolisian di Kabupaten Mimika.

Sorotan utama mengarah pada ketidakhadiran Kapolres Mimika yang dinilai mencederai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.

Mengusung tema “Menjawab Problem Sosial, Keamanan, dan Ekonomi di Kabupaten Mimika”, forum ini awalnya dirancang sebagai ruang dialog lintas sektor.                          

Namun, absennya pihak kepolisian justru memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen aparat dalam merespons persoalan daerah, khususnya di sektor keamanan.

Ketua PMII Cabang Timika, Abdullah Rahman Bugis, secara tegas menyatakan bahwa ketidakhadiran Kapolres bukan hal sepele. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap ruang dialog publik yang seharusnya menjadi jembatan antara aparat dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar undangan yang terlewat. Ini forum publik yang membahas langsung persoalan keamanan. Ketika Kapolres tidak hadir, maka wajar jika publik menilai ada sikap abai terhadap kegelisahan masyarakat,” tegasnya.

Kritik serupa disampaikan oleh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Mimika. Mereka menilai absennya Kapolres sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap forum resmi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

“Ini bukan hanya soal hadir atau tidak. Ini soal penghargaan terhadap ruang demokrasi dan keterbukaan. Ketika aparat tidak hadir, maka kesan yang muncul adalah ketidakpedulian,” ungkap salah satu perwakilan Cipayung.

Suasana diskusi berlangsung tajam dan cenderung memanas. Berbagai peserta secara terbuka menyoroti persoalan keamanan yang dinilai belum tertangani secara optimal, termasuk sejumlah kasus yang belum terungkap.                    

Kondisi ini disebut telah memicu keresahan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Akademisi Michael Hatarua Rajagukguk dalam forum tersebut menegaskan pentingnya kehadiran semua pihak, termasuk aparat, dalam ruang-ruang diskusi publik. Ia mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang terbuka, penyelesaian masalah akan berjalan timpang.

“Dialog adalah kunci. Ketika salah satu pihak, terutama yang memiliki kewenangan, tidak hadir, maka proses mencari solusi menjadi tidak utuh,” ujarnya.

Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari OKP/OK, kelompok Cipayung Mimika, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kehadiran mereka mempertegas bahwa persoalan Mimika adalah tanggung jawab bersama—bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat negara.

PMII Mimika menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan tanpa alasan. Mereka menilai, di tengah masih adanya persoalan keamanan yang belum terselesaikan, kehadiran aparat dalam forum publik justru menjadi hal yang semakin penting, bukan untuk dihindari.

“Kalau ruang dialog saja diabaikan, lalu di mana masyarakat harus menyampaikan kegelisahannya?” tegas Abdullah.

Diskusi ditutup secara simbolis dengan pemotongan tumpeng, namun pesan yang ditinggalkan jauh lebih keras: masyarakat, khususnya pemuda, menuntut kehadiran nyata aparat—bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun komunikasi yang jujur dan terbuka.

Ketidakhadiran Kapolres Mimika dalam forum ini kini menjadi catatan serius. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, sikap diam dan absen dari ruang publik berpotensi memperdalam krisis kepercayaan yang ??? mulai dirasakan masyarakat.

"Elang Kei"