KAPP MIMIKA DUKUNG SATGAS MBG, DESAK SPPG SERAP HASIL BUMI MAMA-MAMA PAPUA

Tribun Nusantara

, 28 September 2026

KAPP MIMIKA DUKUNG SATGAS MBG, DESAK SPPG SERAP HASIL BUMI MAMA-MAMA PAPUA

Jangan Biarkan Uang MBG Mengalir Keluar, KAPP Dorong Rantai Pasok Pangan Lokal Diperkuat

TIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id — Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Mimika mendorong agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi sekaligus menjadi instrumen nyata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dukungan tersebut disampaikan KAPP Mimika terhadap langkah Wakil Bupati Mimika selaku Ketua Satgas MBG yang mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Ketua I KAPP Mimika, Natalis Bukaleng, menilai keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mimika merupakan peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi petani, pedagang, kelompok usaha dan Mama-Mama Papua yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil kebun dan perdagangan lokal.

Menurut Natalis, Mimika memiliki beragam komoditas pangan yang berpotensi masuk dalam rantai pasok MBG, mulai dari keladi, petatas, pisang, sayur-mayur, buah-buahan hingga berbagai hasil perkebunan masyarakat.

Persoalannya, kata dia, bukan semata-mata ketersediaan produksi, melainkan kepastian pasar, standar pasokan, harga yang adil dan kesinambungan penyerapan.28/9/26

  “Kami KAPP berdiri bersama Bupati dan Wakil Bupati. Kehadiran dapur MBG di Timika merupakan peluang emas untuk mengangkat ekonomi kecil, khususnya pedagang dan petani lokal OAP,” kata Natalis.

KAPP: Jangan Sampai MBG Hanya Jadi Pasar bagi Produk dari Luar

KAPP Mimika mengingatkan agar kebijakan pengadaan bahan pangan untuk SPPG tidak mengabaikan potensi produksi masyarakat setempat.

Natalis menilai, apabila bahan pangan yang sebenarnya tersedia di Mimika justru terus didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonomi dari program MBG berpotensi lebih banyak dinikmati pelaku usaha di luar Papua.

Karena itu, KAPP meminta pengelola SPPG, Tim Kerja Regional SPPG Papua Tengah, Koordinator SPPG MBG Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika selaku Satgas MBG, pelaku usaha serta perwakilan masyarakat lokal untuk duduk bersama.

Tujuannya bukan sekadar membicarakan siapa yang menjadi pemasok, tetapi membangun sistem rantai pasok pangan lokal yang transparan, terukur dan berkelanjutan.

   “Kami mendesak agar jangan mendatangkan bahan baku dari luar daerah apabila komoditas tersebut sebenarnya tersedia dan dapat dipenuhi oleh Mama-Mama Papua di pasar lokal. Ini momentum untuk memasukkan hasil bumi Papua ke dalam rantai pasok formal,” tegas Natalis.

KAPP Tawarkan Formula Baru Rantai Pasok Pangan Lokal

Menurut KAPP, diperlukan formula khusus agar kapasitas produksi masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapur MBG.

Sedikitnya terdapat lima hal yang perlu diperkuat.

Pertama, kepastian pasar.

SPPG perlu memiliki mekanisme penyerapan yang jelas sehingga petani dan pedagang lokal mengetahui jenis komoditas, jumlah kebutuhan, jadwal pengiriman dan standar produk yang diperlukan.

Kedua, harga yang berkeadilan.

Harga pembelian harus memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi petani dan pedagang lokal. Jangan sampai rantai distribusi terlalu panjang sehingga keuntungan terbesar justru berada pada pihak perantara.

Ketiga, memperpendek mata rantai distribusi.

KAPP mendorong agar produsen lokal dapat memiliki akses langsung atau melalui mekanisme yang lebih sederhana menuju dapur SPPG.

Keempat, peningkatan kualitas dan kapasitas pemasok lokal.

KAPP memahami bahwa kebutuhan MBG memiliki standar tertentu. Karena itu, masyarakat lokal tidak cukup hanya diberi kesempatan sebagai pemasok, tetapi juga harus mendapatkan pendampingan terkait kualitas, kebersihan, keamanan pangan, pengemasan, volume dan ketepatan waktu pengiriman.

Kelima, membentuk forum koordinasi bersama.

KAPP mengusulkan adanya forum yang mempertemukan pemerintah daerah, pengelola SPPG, Tim Kerja Regional SPPG Papua Tengah, KAPP, petani, Mama-Mama Papua, pedagang serta kelompok usaha lokal.

Forum tersebut dinilai penting agar kebutuhan dapur MBG dan kemampuan produksi masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.

MBG Harus Menghasilkan Dua Dampak: Gizi dan Ekonomi

KAPP Mimika menilai ukuran keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak paket makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Ada dampak lain yang tidak kalah penting, yakni seberapa besar program tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah pelaksana.

Jika kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat, maka sebagian anggaran pengadaan pangan akan berputar di dalam ekonomi lokal.

Petani mendapatkan pasar. Mama-Mama Papua mendapatkan kepastian penjualan. Pedagang memperoleh pembeli. Kelompok usaha mendapatkan peluang. Pada akhirnya, daya beli keluarga masyarakat juga dapat ikut bergerak.

  “Kami ingin MBG bukan hanya menghasilkan generasi yang sehat, tetapi juga membuka pasar bagi hasil bumi masyarakat Papua. Kalau kebutuhan pangan bisa dipenuhi dari masyarakat sendiri, maka uang yang berputar dari program ini juga bisa kembali menghidupkan ekonomi keluarga Papua,” ujar Natalis.

Jangan Sekadar Seremonial, Harus Ada Mekanisme yang Terukur

KAPP menegaskan dukungannya terhadap program MBG, namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi agar keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya menjadi slogan.

Menurut KAPP, diperlukan data mengenai kebutuhan pangan SPPG, kapasitas produksi petani lokal, harga komoditas, jadwal pengadaan serta realisasi penyerapan produk lokal.

Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara nyata sejauh mana program MBG memberikan ruang kepada pelaku ekonomi lokal.

KAPP juga mendorong agar pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun mekanisme yang tidak mempersulit masyarakat kecil, tetapi tetap menjaga standar keamanan dan kualitas pangan.

Rantai Pasok Lokal Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Papua

KAPP Mimika berharap pelaksanaan MBG di Mimika dapat menjadi contoh bahwa program nasional dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.

Program tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem yang menghubungkan petani, Mama-Mama Papua, pedagang, kelompok usaha, pemasok, SPPG dan pemerintah daerah dalam satu mata rantai ekonomi.

Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program konsumsi pangan, tetapi juga dapat berkembang menjadi pasar baru bagi produksi masyarakat Papua.

KAPP menyatakan siap mendorong komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha lokal dengan pemerintah serta pengelola SPPG untuk mencari formula terbaik.

Pesan KAPP sederhana: jika pangan tersedia di Mimika, maka masyarakat Mimika harus menjadi bagian penting dari rantai pasoknya.

Sebab, keberhasilan MBG bukan hanya tentang makanan bergizi yang sampai kepada masyarakat, tetapi juga tentang apakah program tersebut mampu meninggalkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal dan OAP.

Penulis: M.G. Fakaubun

Editor: B.E.