Kemendagri Desak Daerah Kendalikan Harga Cabai dan Bawang, Gerakan Tanam Digencarkan

Tribun Nusantara

, 13 April 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id |  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah tak lagi pasif menghadapi lonjakan harga cabai dan bawang merah. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin, 13 April 2026, ia menegaskan, fluktuasi harga dua komoditas itu berulang saban tahun dan tak boleh terus dibiarkan menjadi persoalan klasik.

“Kita tahu masyarakat di daerah gemar mengonsumsi cabai. Coba ada rasa tanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya,” ujar Tomsi di hadapan para kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menurut dia, kenaikan harga cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di sejumlah wilayah dipicu terbatasnya pasokan. Data Kementerian Pertanian per April 2026 menunjukkan produksi cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit di sejumlah kawasan, terutama di Tanah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Ketimpangan produksi ini berdampak pada distribusi dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Tomsi meminta daerah yang mengalami defisit tidak hanya menunggu pasokan masuk dari luar wilayah. Ia mendorong gerakan menanam komoditas hortikultura yang relatif mudah dibudidayakan tersebut. “Ini bukan komoditas yang sulit ditanam. Harus ada langkah mitigasi agar persoalan yang sama tidak berulang,” katanya.

Sejak awal tahun, Kementerian Dalam Negeri telah menggelar 163 kali rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah. Namun, Tomsi mengingatkan, intensitas rapat tidak akan berarti tanpa langkah konkret di lapangan. Ia meminta kepala daerah mengoptimalkan peran TPID, memperkuat koordinasi dengan daerah surplus, serta menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Pertanian untuk mencari solusi produksi dan distribusi.

“Kalau sudah ada peluang dan tidak dimanfaatkan, itu keterlaluan,” ujar Tomsi.

Selain isu inflasi pangan, rapat tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi jaminan produk halal. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.

Pemerintah pusat berharap, koordinasi lintas sektor ini dapat menahan laju inflasi pangan yang kerap menjadi penyumbang utama kenaikan indeks harga konsumen. Bagi Kemendagri, pengendalian harga cabai dan bawang bukan sekadar urusan pasar, melainkan soal ketahanan daerah menjaga stabilitas ekonomi warganya.