Kementerian Sosial Republik Indonesia Bidik Maluku Tenggara: Operasi Katarak dan ATENSI Jadi Ujian Nyata Layanan Sosial di Wilayah Kepulauan

Tribun Nusantara

, 22 Februari 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Pagi itu, Minggu, 22 Februari 2026, pesawat yang mendarat di Bandara Karel Sadsuitubun tak sekadar membawa rombongan pejabat. Ia mengangkut mandat: memastikan negara hadir bagi mereka yang penglihatannya memudar dan hidupnya terdesak keadaan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) melalui Balai Besar Sentra Meohai Kendari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara pada 22–24 Februari 2026. Di atas kertas, agenda itu bertajuk koordinasi dan sosialisasi. Di lapangan, yang dipertaruhkan adalah akses hidup yang lebih layak bagi warga kepulauan.

Fokus pertama: operasi katarak. Di daerah yang dipisahkan laut dan waktu tempuh panjang menuju fasilitas spesialis, gangguan penglihatan bukan sekadar masalah medis—ia menjelma menjadi penghalang produktivitas, bahkan martabat. Karena itu, pertemuan lintas instansi yang digelar Senin, 23 Februari 2026, di Kantor Dinas Sosial setempat menjadi krusial.

Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara duduk satu meja bersama tim Sentra Meohai. Mereka membahas pendataan calon penerima manfaat, kesiapan tenaga medis, hingga dukungan fasilitas kesehatan. Targetnya jelas: operasi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh mereka yang selama ini menunggu dalam gelap.

Namun kunjungan ini tak berhenti pada urusan bedah mata. Pada sore harinya, pembahasan beralih pada penguatan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)—sebuah skema intervensi terpadu Kemensos bagi kelompok rentan: penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga warga miskin ekstrem.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara, distribusi bantuan kerap terkendala jarak dan keterbatasan infrastruktur. ATENSI dituntut tak sekadar hadir sebagai bantuan sesaat, melainkan sebagai pendekatan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan—mencakup asesmen kebutuhan, dukungan kewirausahaan, hingga penguatan keluarga.

Hari pertama kunjungan diisi dengan agenda internal dan silaturahmi bersama Bupati Maluku Tenggara. Pertemuan itu lebih dari seremoni; ia menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab tanpa komitmen anggaran, data yang akurat, serta pengawalan implementasi, program sosial mudah terjebak dalam laporan tanpa dampak.

Kunjungan kerja dijadwalkan berakhir Selasa pagi, 24 Februari 2026, dengan pengantaran rombongan kembali ke Bandara Karel Sadsuitubun. Catatan dalam agenda menyebutkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menyesuaikan dinamika lapangan—sebuah pengakuan bahwa realitas sosial kerap lebih kompleks dari rencana.

Di Maluku Tenggara, operasi katarak bukan hanya tindakan medis. Ia adalah simbol kehadiran negara di wilayah yang selama ini lebih sering disebut dalam statistik ketimbang disapa dalam kebijakan yang konkret.

Kini publik menanti: apakah koordinasi tiga hari itu akan menjelma menjadi cahaya baru bagi warga yang membutuhkan, atau sekadar menjadi jejak kunjungan dalam arsip birokrasi.
 

(Evav)