Kerja 24 Jam, Gaji Timpang: Bidan dan Perawat di Tanimbar Gugat Keadilan

Tribun Nusantara

, 06 April 2026

Saumlaki, TribunNusantara.web.id | Riuh rendah ruang bersalin dan bangsal perawatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tak pernah benar-benar tidur. Di sanalah para bidan dan perawat berjaga, sering kali 24 jam tanpa jeda yang memadai. Namun di balik pengabdian itu, terselip bara kekecewaan: soal gaji yang mereka nilai timpang—bahkan disebut bisa mencapai sepuluh kali lipat antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Sejumlah bidan dan perawat yang ditemui di Saumlaki, meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku kelelahan bukan hanya karena beban kerja, melainkan juga karena ketidakadilan yang mereka rasakan.

“Kalau mau jujur, katong bidan dan perawat ini yang setengah mati. Kami siapkan semua, dokter hanya jalankan fungsi,” ujar seorang perawat, dengan nada getir.

Menurut mereka, ritme pelayanan kesehatan di Tanimbar sangat bergantung pada bidan dan perawat. Mereka yang menyiapkan pasien, memantau kondisi dari jam ke jam, mengurus administrasi, hingga menangani keadaan darurat pertama sebelum dokter tiba. Dalam banyak kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama, merekalah yang berada di garis depan.

Namun, ketika berbicara soal penghargaan finansial, posisi mereka terasa jauh tertinggal. Para tenaga kesehatan ini menyebut selisih pendapatan antara dokter dan bidan atau perawat bisa mencapai kelipatan besar.

“Kami tidak iri. Tapi kami ingin adil. Beban kerja dan tanggung jawab kami juga besar. Nyawa orang ada di tangan kami juga,” kata seorang bidan.

Kesenjangan ini, menurut mereka, bukan sekadar soal angka di slip gaji. Ia berkelindan dengan rasa penghargaan dan martabat profesi. Dalam struktur pelayanan kesehatan, dokter memang memegang otoritas klinis tertinggi. Namun sistem tak akan berjalan tanpa kerja kolektif. Ketimpangan yang terlalu lebar, kata mereka, berisiko memicu demoralisasi dan menurunkan mutu layanan.

Pengamat kebijakan publik di Maluku yang dihubungi Tempo menilai, persoalan ini tidak bisa dilihat hitam-putih.

“Secara regulasi, struktur penggajian tenaga kesehatan memang berbeda, tergantung status kepegawaian, tunjangan profesi, hingga insentif daerah. Tapi pemerintah daerah punya ruang untuk memperbaiki keseimbangan melalui skema tambahan penghasilan atau insentif berbasis beban kerja,” ujarnya.

Di daerah kepulauan seperti Tanimbar, tantangan pelayanan kesehatan berlipat: akses geografis, keterbatasan fasilitas, hingga distribusi tenaga medis yang belum merata. Dalam situasi seperti itu, bidan dan perawat sering menjadi tumpuan utama masyarakat. Mereka bukan sekadar pembantu dokter, melainkan penopang sistem.

Para tenaga kesehatan ini mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan.

“Kami ingin keadilan, bukan hanya untuk dokter, tapi juga untuk kami bidan dan perawat,” kata salah satu sumber.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah setempat. Namun suara-suara dari ruang jaga yang sunyi itu kian nyaring: menuntut pengakuan yang setara atas kerja yang tak pernah benar-benar usai.