KETERBATASAN FISKAL TAK PADAMKAN SEMANGAT MEMBANGUN MBD, BUPATI NOACH: ANGGARAN BOLEH TERBATAS, PENGABDIAN KEPADA RAKYAT TIDAK BOLEH TERBATAS

Tribun Nusantara

, 21 September 2026

TIakur - MALUKU BARAT DAYA - TRIBUN NS / Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, S.T., menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Benyamin Thomas Noach dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam agenda penyampaian Nota Pengantar Keuangan sekaligus Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan daerah, Bupati mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat skala prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat.

«“Anggaran boleh terbatas, tetapi pengabdian kepada rakyat tidak boleh terbatas. Ruang fiskal boleh sempit, tetapi semangat kita untuk membangun harus tetap luas.”»

ANGKA APBD ADALAH CERMIN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Dalam pidatonya, Bupati Benyamin Thomas Noach mengajak seluruh pihak untuk tidak melihat dokumen APBD hanya sebagai kumpulan angka.

Menurutnya, di balik setiap angka dalam APBD terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab pemerintah.

Ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kampung-kampung yang membutuhkan infrastruktur, nelayan yang membutuhkan dukungan, petani dan peternak yang membutuhkan perhatian, hingga masyarakat di pulau-pulau yang membutuhkan kehadiran pemerintah.

“Di balik angka-angka APBD terdapat kebutuhan rakyat. Ada anak-anak kita yang membutuhkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kampung-kampung yang membutuhkan infrastruktur, nelayan yang membutuhkan dukungan, petani dan peternak yang membutuhkan perhatian, serta saudara-saudara kita di pulau-pulau yang membutuhkan kehadiran pemerintah,” tegasnya.

Karena itu, perubahan APBD 2026, kata Bupati, harus dimaknai sebagai ikhtiar bersama untuk memastikan pemerintahan tetap hadir, pelayanan publik tetap berjalan, dan pembangunan tetap bergerak di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

RUANG FISKAL MENYEMPIT, TANTANGAN DAERAH KEPULAUAN BESAR

Benyamin menjelaskan, Maluku Barat Daya sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Jarak antarpulau, kebutuhan konektivitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya menghadirkan pemerintahan di wilayah-wilayah terluar membutuhkan pembiayaan yang besar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi serta perubahan transfer ke daerah.

“Kita mungkin tidak dapat membangun semuanya sekaligus. Tetapi kita harus tetap membangun apa yang paling dibutuhkan rakyat,” ujarnya.

Menurut Bupati, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Efisiensi, katanya, bukan semata-mata memangkas anggaran, melainkan melakukan penataan kembali terhadap prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

PENDAPATAN DAERAH TURUN RP36,05 MILIAR

Dalam penyampaian Nota Pengantar Keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan adanya penyesuaian pada sisi pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan daerah sebelum perubahan tercatat sebesar Rp788.901.829.786,00.

Setelah perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp752.850.718.139,69.

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp36.051.111.646,31.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan dalam Perubahan APBD 2026.

Bupati menegaskan bahwa setiap penyesuaian harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik.

BUPATI MINTA MASYARAKAT MEMAHAMI KETERBATASAN FISKAL

Dalam pidatonya, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku Barat Daya apabila masih terdapat kebutuhan pembangunan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Masih terdapat jalan yang belum tertangani, fasilitas pelayanan yang belum sempurna, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat diwujudkan.

“Bukan karena pemerintah tidak melihat kebutuhan rakyat. Bukan karena tidak mendengar aspirasi. Bukan karena tidak ingin membangun lebih banyak. Tetapi karena kemampuan keuangan kita memang terbatas,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati memastikan keterbatasan fiskal tidak boleh mematikan harapan masyarakat.

Pembangunan mungkin tidak dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi harus tetap berjalan sesuai kemampuan dan skala prioritas yang telah ditetapkan.

KeKUATAN MBD ADA PADA POTENSI DAN SEMANGAT MASYARAKAT

Benyamin Thomas Noach juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat berbagai potensi yang dimiliki Maluku Barat Daya.

Menurutnya, MBD memiliki laut yang luas, tanah yang subur, kekayaan alam, budaya serta kearifan lokal yang menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

Lebih dari itu, kekuatan terbesar MBD berada pada masyarakatnya yang dinilai memiliki semangat, daya juang, kerja keras dan budaya gotong royong.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya melihat keterbatasan yang dimiliki daerah, tetapi juga mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia.

“Mari kita bangun MBD dengan apa yang kita punya. Kelola keterbatasan dengan kecerdasan. Hadapi kesulitan dengan kebersamaan,” katanya.

Bupati juga mengangkat filosofi hidup masyarakat Maluku, “Ale rasa, beta rasa”, sebagai semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, kesulitan harus dihadapi bersama, harapan harus dibangun bersama, dan keberhasilan pembangunan juga harus menjadi keberhasilan seluruh masyarakat MBD.

APBD TERBATAS, PENGABDIAN TAK BOLEH TERBATAS

Menutup pidatonya, Bupati kembali menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja.

“MBD tidak boleh berhenti membangun. Kita boleh berjalan perlahan, tetapi kita tidak boleh berhenti melangkah,” tegas Benyamin.

Pesan tersebut menjadi penekanan utama dalam pidato Bupati pada rapat paripurna tersebut, bahwa pengelolaan APBD harus tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

APRESIASI UNTUK DPRD DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya atas kerja sama, kritik, masukan dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apresiasi juga disampaikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat, kepala desa dan seluruh aparatur pemerintahan yang terus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan turut diberikan kepada jajaran Forkopimda, TNI, Polri dan Kejaksaan yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku, BUMN, BUMD, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha serta seluruh anak negeri MBD, baik yang berada di daerah maupun di perantauan.

PANTUN PENUTUP BUPATI

Bupati Benyamin Thomas Noach menutup pidatonya dengan pantun yang menggambarkan komitmen pemerintah terhadap masyarakat Maluku Barat Daya:

Dari Tepa menuju Letti,

Hasa-hasa Pulau Dai;

APBD disusun sepenuh hati,

Demi rakyat MBD yang kita cintai.

Di Lurang penuh kenangan,

Ombak berdebur di tepi pantai;

APBD boleh terbatas kemampuan,

Cinta kepada rakyat jangan pernah usai.

Pidato tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya akan terus berupaya menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik dengan menyesuaikan program terhadap kemampuan fiskal daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten MBD, keterbatasan anggaran bukan akhir dari pembangunan, melainkan tantangan untuk mengelola setiap sumber daya secara lebih tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.Nama Benyamin Thomas Noach, S.T. saya pastikan sesuai sumber resmi Pemkab MBD; sumber BPK RI juga mencatat beliau sebagai Bupati MBD dalam konteks pengelolaan keuangan daerah 2026.

Twitter "" Cc""