Ketua DPD LPM Kalbar: Sosialisasi Satgas PKH Wajib Dikedepankan, Hindari Gesekan dengan Masyarakat

Tribun Nusantara

, 09 September 2025

Pontianak, TribunNusantara.web.id |  Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Kalimantan Barat, Ellysius Aidy PCLA, menegaskan pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi secara masif terkait pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Menurutnya, langkah tersebut sangat krusial untuk mencegah terjadinya gesekan maupun gejolak di tengah masyarakat, terutama mereka yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

“Belakangan ini kami menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa kaget karena tiba-tiba ada pemasangan plang di atas tanah mereka. Padahal, di Kalimantan Barat banyak tanah yang dimiliki secara turun-temurun dan hutan yang selama ini dijaga masyarakat adat setempat,” ujar Ellysius.

Ia menilai, pemerintah daerah bersama kepala desa, RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda setempat harus duduk bersama dalam forum terbuka agar tidak terjadi salah informasi.

Selain itu, Ellysius juga meminta aparat penegak hukum, khususnya TNI dan Polri, mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

“Saya sarankan kepada Kapolda maupun Pangdam agar menurunkan petugas yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat merasa didatangi dengan cara-cara yang mengagetkan,” tegasnya.

Ellysius mengingatkan, prinsip kearifan lokal harus menjadi pijakan utama dalam implementasi kebijakan nasional ini.

“Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Kalau sosialisasi dilakukan dengan baik, masyarakat pasti akan mendukung. Jangan sampai muncul kesan tanah di Kalimantan Barat tidak bertuan, lalu seenaknya dipasangi plang. Hal itu justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” pungkasnya.
 

Writter : Agustami