Ketua DPRD Malra Kritik Efisiensi Anggaran Pusat: PAD Menurun, Dana Desa Dipangkas, Daerah Makin Tertekan

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

Ketua DPRD Malra Kritik Efisiensi Anggaran Pusat: PAD Menurun, Dana Desa Dipangkas, Daerah Makin Tertekan

LANGGUR — Ketua Stepanus Layanan melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai semakin menekan kemampuan fiskal daerah, khususnya di Maluku Tenggara.

Dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026), Stepanus menegaskan daerah kini menghadapi situasi yang jauh lebih berat dibanding masa refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, jika pada masa pandemi anggaran hanya dialihkan untuk kebutuhan prioritas namun tetap berada di daerah, kini justru sebagian anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN maupun APBD kembali ditarik ke pusat dengan dalih efisiensi.

“Kalau waktu Covid itu refocusing, uangnya masih ada di daerah. Sekarang setelah APBN dan APBD diketuk, anggaran malah ditarik lagi ke pusat. Daerah akhirnya kelimpungan menyesuaikan program,” tegasnya.

Ia menyebut kebijakan tersebut memicu ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan daerah karena banyak program yang sebelumnya telah disusun akhirnya harus direvisi mendadak.

Stepanus bahkan menilai kondisi ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

“Anggaran itu sebenarnya ada, tetapi sekarang lebih banyak dikendalikan pusat. Daerah menangkap adanya penurunan kepercayaan dari pusat kepada daerah,” katanya.

Tak hanya soal efisiensi, Ketua DPRD Malra itu juga menyoroti merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkap banyak proyek infrastruktur yang dikendalikan pemerintah pusat maupun provinsi justru tidak memberikan dampak maksimal terhadap pemasukan daerah karena berbagai kewajiban pajak dan retribusi belum dibayarkan.

“Banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar. Saat ditagih selalu ada alasan. Akibatnya PAD daerah sulit bergerak naik,” ungkapnya.

Di sisi lain, sektor ekonomi lokal juga ikut terpukul akibat mahalnya harga tiket pesawat dan menurunnya perjalanan dinas ASN. Dampaknya langsung dirasakan hotel dan restoran di Tual maupun Maluku Tenggara.

“Hotel dan restoran sekarang sepi. Tiket pesawat mahal membuat mobilitas turun drastis, baik ASN maupun wisatawan,” ujarnya.

Stepanus juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana desa menjadi persoalan serius di tingkat masyarakat bawah. Menurutnya, warga di kampung-kampung tidak berbicara soal indikator makro ekonomi, tetapi langsung merasakan berkurangnya dana pembangunan di desa.

“Masyarakat tidak bicara soal defisit atau pertumbuhan ekonomi. Yang mereka lihat dana desa berkurang, dan itu langsung terasa,” katanya.

Meski melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal nasional, Stepanus tetap mengapresiasi pelaksanaan Forum Kopi Pagi yang dinilai penting sebagai ruang komunikasi antarinstansi untuk membahas kondisi keuangan negara dan dampaknya bagi daerah.

“Forum seperti ini penting supaya semua pihak memahami kondisi sebenarnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tandasnya.

(*****)