Ketua DPRD MBD Desak Pemerintah Segera Salurkan Dana Pokir: Kendaraan Bantuan Menumpuk di Kantor Dinas

Tribun Nusantara

, 25 Agustus 2025

Tiakur, Tribunnusantara.web.id |  Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Aswerus Tunay, mendesak pemerintah daerah agar segera menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) yang telah dianggarkan dalam APBD kepada kelompok penerima.

Desakan ini muncul setelah banyak keluhan masyarakat soal lambannya realisasi dana aspirasi, baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025.

Dalam wawancara dengan wartawan pekan lalu, Tunay menegaskan bahwa aspirasi masyarakat sudah diserap melalui reses DPRD dan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, seluruh proposal masyarakat sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara legitimasi memenuhi unsur untuk direalisasikan.

“Dana pokir itu sudah dibahas bersama eksekutif, palu sudah diketuk dalam APBD. Tidak ada persoalan di sisi anggaran. Yang menjadi pertanyaan, kapan pemerintah menyalurkannya kepada masyarakat?” ujar Tunay.

Ia mengingatkan, keterlambatan distribusi bantuan—terutama kendaraan roda tiga (tosa) dan roda empat hasil pengadaan—telah menimbulkan keresahan.

“Masyarakat butuh manfaatnya sekarang, bukan menunggu berlarut-larut,” katanya.

Pantauan wartawan di Tiakur menemukan puluhan unit kendaraan bantuan, baik roda tiga maupun roda empat, menumpuk di halaman kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian.

Kondisi serupa juga terlihat di Dinas Perindagkop, di mana sejumlah bantuan tahun sebelumnya belum tersalurkan. Ironisnya, meski laporan pertanggungjawaban (LPJ) dinas menyebut realisasi 100 persen, fakta di lapangan menunjukkan bantuan masih mangkrak.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan MBD, Semuel Rupilu, terkait keterlambatan distribusi bantuan tidak membuahkan hasil. Rupilu disebut sedang mengikuti ujian kepemimpinan (Pim) sehingga belum bisa memberikan penjelasan.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin dana pokir bernilai miliaran rupiah yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), justru terbuang percuma tanpa memberi manfaat?

“Pokir itu bukan sekadar angka di APBD. Itu aspirasi rakyat. Jangan sampai semangat kesejahteraan berubah jadi tumpukan barang tak berguna di halaman kantor dinas,” tegas Tunay.
 

Writter : Ever